Wisata Ramah Muslim: BPJPH & Kemenpar Bersinergi

keepgray.com – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) berkolaborasi untuk memperkuat wisata ramah muslim melalui sertifikasi halal. Pembahasan terkait strategi ini dilakukan di Kantor Kementerian Pariwisata, Jakarta Pusat, pada Rabu (2/7/2025).

Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, dan Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, hadir dalam pertemuan tersebut. Ahmad Haikal Hasan, yang akrab disapa Babe Haikal, menyatakan bahwa BPJPH dan Kemenpar memiliki program yang saling berkaitan, sehingga sinergi diperlukan untuk mendukung dan memperkuat manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

Babe Haikal menjelaskan bahwa BPJPH memiliki program sertifikasi halal gratis (Sehati) yang menargetkan satu juta sertifikat halal bagi pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) di seluruh Indonesia pada tahun 2025. Sementara itu, Kemenpar memiliki binaan lebih dari enam ribu desa wisata. Sinergi ini diharapkan dapat mendukung wisata ramah muslim di Indonesia, di mana ketersediaan produk halal menjadi suatu keharusan.

Kepala BPJPH juga menekankan potensi besar Indonesia dalam industri produk halal dan wisata ramah muslim, yang didukung oleh sumber daya yang ada. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektoral dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait untuk mengoptimalkan potensi tersebut.

Babe Haikal menambahkan bahwa Indonesia memiliki desa wisata yang mumpuni dan lebih dari seratus ribu Pendamping Proses Produk Halal (P3H) serta 64 juta pelaku usaha yang tersebar di seluruh Indonesia. Potensi ini perlu dioptimalkan bersama, mulai dari memaksimalkan sertifikasi halal produk di kawasan wisata hingga mempopulerkan wisata halal Indonesia ke dunia.

Pada kesempatan yang sama, Menpar Widiyanti Putri Wardhana menyatakan komitmennya untuk berkolaborasi dengan BPJPH. Pihaknya berencana melakukan kunjungan bersama ke lebih dari 20 desa wisata dengan target sertifikasi halal gratis untuk lebih dari 6.100 desa wisata.

Menpar juga menekankan perlunya komunikasi berkelanjutan mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan agar Indonesia dapat kembali menjadi yang terdepan. Rapat koordinasi lintas stakeholder akan dilakukan untuk lebih agresif dalam mencapai tujuan tersebut.