keepgray.com – Wakil Menteri Sosial (Wamen) Agus Jabo Priyono menekankan urgensi pembangunan kepemimpinan muda Papua yang memiliki ideologi dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Agus menyatakan bahwa masa depan Papua berada di tangan generasi mudanya. Oleh karena itu, ia mengajak para mahasiswa untuk mempersiapkan diri menjadi pemimpin yang tidak hanya memiliki kecakapan intelektual, tetapi juga ideologi dan keberpihakan yang jelas terhadap rakyat.
“Papua dapat berubah jika dipimpin oleh putra-putri Papua yang memiliki konsep dan ideologi. Sebab, untuk menjadi pemimpin yang benar, saat ini harus memiliki ideologi,” tegas Agus Jabo, Sabtu (12/7/2025).
Hal tersebut disampaikan Agus dalam Seminar Pendidikan Politik Pemuda dan Mahasiswa Papua yang berlangsung selama tiga hari di Nirwana Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Seminar ini diikuti oleh 53 mahasiswa Papua dari berbagai perguruan tinggi di Bandung.
Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) ini juga mengusulkan gagasan strategis mengenai pembentukan Dewan Rakyat Papua (DRP) sebagai wadah representasi politik alternatif bagi masyarakat Papua. Menurutnya, struktur legislatif daerah seperti DPRD seharusnya tidak hanya diisi oleh partai politik, tetapi juga oleh unsur masyarakat adat, perempuan, dan pemuda. Hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa keputusan-keputusan politik yang diambil lebih relevan dengan kebutuhan lokal.
“Kita ingin keputusan ekonomi, sosial, dan politik yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat Papua,” jelasnya.
Ketua Penyelenggara, Alfons R. Tuliahanuk, menambahkan bahwa program pendidikan politik bagi mahasiswa Papua telah dilaksanakan sejak tahun 2018 dan 2019, dan kini dilanjutkan kembali oleh Partai Prima pada tahun 2025 sebagai wujud komitmen terhadap kaderisasi politik mahasiswa Papua.
“Kegiatan ini penting bagi mahasiswa Papua sebagai agen perubahan. Melalui politik, kita dapat memahami persoalan ketidakadilan dan membawa solusi ke tengah masyarakat,” ujar Alfons.
Alfons menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan respons terhadap minimnya ruang pendidikan politik yang inklusif bagi mahasiswa Papua. Selama tiga hari, peserta dibekali pemahaman tentang sistem politik, isu keadilan sosial, strategi advokasi kebijakan, serta pentingnya representasi politik yang otentik.
Ia menyoroti bahwa meskipun banyak program pemerintah pusat ditujukan untuk Papua, realisasinya belum merata dan sering kali tidak menjangkau masyarakat akar rumput. Oleh karena itu, ia berharap mahasiswa dapat menjadi jembatan antara kebijakan dan kebutuhan riil masyarakat di Papua.
“Kami ingin Papua maju dan makmur. Dan itu hanya mungkin jika dipimpin oleh putra-putri terbaiknya sendiri,” ucapnya.
Alfons juga mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program pengkaderan politik PRIMA yang telah berjalan sejak tahun 2018, dengan lebih dari 300 kader muda yang tercatat aktif hingga saat ini. Pendidikan politik dijadikan strategi utama dalam membangun kapasitas kepemimpinan muda Papua.
Dengan materi yang disesuaikan dengan realitas sosial-politik Papua, kegiatan ini diharapkan dapat dilanjutkan di masa depan dengan skala yang lebih besar dan jangkauan yang lebih luas.
Salah satu peserta seminar, yang juga merupakan aktivis muda dari Bandung, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi wadah penting untuk memahami politik secara kritis. Ia mengungkapkan bahwa mahasiswa Papua memiliki ketertarikan tinggi terhadap isu politik, namun belum banyak mendapatkan ruang edukasi seperti ini.
“Melalui kegiatan ini, kami dapat memahami bagaimana peran kami dalam perubahan sosial dan politik di Papua. Mahasiswa adalah agen perubahan, dan kami siap mengisi ruang-ruang strategis demi keadilan sosial,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti persoalan ketimpangan sosial, minimnya distribusi kesejahteraan, dan lemahnya implementasi program pemerintah di Papua. Menurutnya, selain pemerintah pusat, pemerintah daerah juga harus lebih aktif dan bertanggung jawab dalam mewujudkan keadilan sosial.
“Kami juga menyampaikan kepada Wakil Menteri Sosial agar lebih memperhatikan kondisi riil di Papua. Karena masih banyak ketimpangan yang belum teratasi,” jelasnya.
