keepgray.com – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp 207,218 miliar pada tahun 2026. Usulan ini diajukan dengan alasan pemanfaatan *artificial intelligence* (AI) dan penurunan *stunting* menjadi program unggulan di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
Hal tersebut disampaikan Pratikno dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR dan para Menko Kabinet Merah Putih di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (7/7/2025). Pratikno menjelaskan bahwa pagu indikatif Kemenko PMK untuk tahun anggaran 2026 adalah sebesar Rp 106,8 miliar.
“Total kebutuhan anggaran yang kami rancangkan di 2026 Rp 314 miliar lebih, kemudian total pagu indikatif 2026 itu Rp 106,8 miliar,” ujar Pratikno.
Dengan demikian, terdapat kekurangan sebesar Rp 207,218 miliar. Oleh karena itu, pihaknya mengusulkan permohonan tambahan anggaran untuk 2026 sejumlah tersebut.
Pratikno menjelaskan bahwa pengusulan penambahan anggaran ini bertujuan agar Kemenko PMK dapat menjalankan tugas dengan optimal. Selain itu, penambahan anggaran juga akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan manajemen, termasuk belanja operasional dan belanja pegawai.
Selain itu, program-program koordinasi yang menjadi tugas Kemenko PMK, yaitu sinkronisasi koordinasi pengendalian selama 12 bulan, juga memerlukan dukungan anggaran yang memadai. Pratikno menambahkan bahwa Kemenko PMK berupaya efisien dari segi infrastruktur, dengan berbagi gedung dengan Kemenko Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Lebih lanjut, Pratikno menyoroti penanganan *stunting* sebagai salah satu program unggulan. Pihaknya terus berupaya untuk menurunkan angka *stunting* di Indonesia. Penanganan *stunting* tidak hanya terkait dengan asupan gizi atau kesehatan, tetapi juga sanitasi air bersih yang memiliki pengaruh besar terhadap penanganan *stunting* dan pernikahan dini.
“Ini yang kami kawal, sampai tahun ini masih 19,8%, tahun lalu 2024 angka *stunting* di Indonesia, artinya 1 dari 5 anak adalah *stunting*,” imbuhnya.
Selain *stunting*, penanganan bencana juga menjadi program unggulan. Pratikno mengungkapkan bahwa setiap tahun terdapat kurang lebih 5.000 bencana di Indonesia, dengan mayoritas bencana hidrometeorologi.
Penanganan bencana melibatkan banyak kementerian/lembaga, namun berada di bawah koordinasi Kemenko PMK. Upaya pencegahan dan pengurangan risiko bencana dilakukan bersama dengan Menko Pangan dan Menko Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Kasus banjir di Jabodetabek sekarang kita tangani secara serius lintas kemenko-an. Target 2026 proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB 0,136% dan penurunan indeks resiko bencana 1,2%,” jelasnya.
Program unggulan lainnya adalah pemanfaatan AI. Kemenko PMK akan fokus pada sosialisasi kepada masyarakat agar tidak terjebak dalam perkembangan digital. Pihaknya mendukung upaya Kemenko Polhukam untuk menangani masalah-masalah negatif dari perkembangan digital dan AI.
Dari sisi SDM, Kemenko PMK *concern* agar WNI tidak terjebak dengan masalah-masalah negatif dari perkembangan digital dan AI.
