keepgray.com – Wakil Ketua Umum PKB, Cucun Syamsurijal, menanggapi wacana penyelenggaraan ibadah haji dan umrah melalui jalur laut. Ia menekankan pentingnya pemerintah mempertimbangkan potensi kerugian (mudharat) dan manfaat (maslahat) dari kebijakan tersebut.
Cucun menyampaikan hal ini kepada wartawan di Jakarta Selatan, Minggu (13/7/2025), usai acara Rakerna I IKA PMII. Menurutnya, penyelenggaraan ibadah haji melalui jalur laut tidak boleh hanya mempertimbangkan biaya murah, tetapi juga dampaknya secara keseluruhan.
Ia menilai, meskipun menggunakan pesawat, waktu tempuh bagi jamaah haji Indonesia ke Arab Saudi sudah cukup lama. Jika menggunakan jalur laut, tentu akan semakin memperpanjang durasi perjalanan.
Cucun menekankan, lamanya perjalanan laut berpotensi menimbulkan kelelahan bagi jamaah haji. Ia mencontohkan, bahkan dengan penerbangan 9 jam, banyak jamaah lansia yang meninggal di perjalanan. Oleh karena itu, aspek mudharat atau risiko harus menjadi pertimbangan utama.
Ia menegaskan prinsip bahwa menghindari kemudaratan harus didahulukan daripada mencari kemaslahatan. Jika potensi mudharat lebih besar, maka rencana tersebut sebaiknya ditinggalkan.
Dalam kesempatan itu, Cucun juga menyinggung soal Rancangan Undang-Undang (RUU) Haji dan Umrah. Ia menargetkan RUU tersebut dapat diselesaikan sebelum Agustus 2025, mengingat siklus haji biasanya berlangsung pada bulan Juli-Agustus. Ia menambahkan, jika ingin menggunakan lembaga baru seperti Badan Pengelola Haji (BPH), struktur baru tersebut harus sudah terbentuk sebelum Agustus.
Saat ini, pembahasan RUU Haji dan Umrah masih berlangsung di DPR, menunggu Surat Presiden (Surpres) dan daftar inventarisasi masalah (DIM). Cucun menjelaskan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) sementara dapat digunakan sebelum UU Haji yang baru disahkan, untuk melakukan penyesuaian dan perombakan dalam tata kelola haji.
Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyatakan bahwa pihaknya sedang mengkaji kemungkinan pelaksanaan ibadah haji dan umrah melalui jalur laut. Inisiatif ini sedang dalam tahap penjajakan dengan otoritas Arab Saudi.
Menag menilai, jalur laut dapat menjadi alternatif untuk memperluas akses masyarakat terhadap ibadah ke Tanah Suci, terutama bagi jamaah dari negara-negara Asia, termasuk Indonesia. Ia menyampaikan hal ini saat menghadiri acara peluncuran SGIE Report 2024/2025 di Jakarta, Selasa (8/7/2025).
Menurutnya, jika infrastruktur pendukung seperti pelabuhan dan sarana transportasi laut sudah tersedia, moda transportasi laut bisa menjadi opsi perjalanan ibadah yang lebih terjangkau. Kebijakan ini tidak hanya menguntungkan jemaah, tetapi juga membuka peluang investasi dan inovasi baru di Arab Saudi. Ia menambahkan bahwa pendekatan Saudi saat ini lebih terbuka terhadap berbagai inovasi dan investasi strategis, mencerminkan pemanfaatan potensi geografis negara tersebut.
