keepgray.com – Jakarta – Tentara Nasional Indonesia (TNI) menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh kebebasan berpendapat sebagai bagian integral dari nilai-nilai demokrasi di Indonesia. TNI menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan aspirasi, pendapat, serta kritik secara terbuka dan bertanggung jawab, sebagaimana disampaikan Kepala Pusat Penerangan TNI (Kapuspen TNI) Mayjen Kristomei Sianturi pada Senin (26/5/2025).
Menurut Mayjen Kristomei, perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi dan justru menjadi kekuatan untuk membangun bangsa yang lebih baik. Oleh karena itu, ruang demokrasi harus senantiasa dijaga. Ia menekankan bahwa TNI memegang teguh prinsip netralitas dan tidak akan pernah terlibat dalam upaya untuk membungkam suara publik.
“Tugas utama TNI adalah menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan melindungi segenap bangsa Indonesia, bukan mencampuri urusan politik praktis,” terang Kristomei.
TNI juga menegaskan tidak membenarkan segala bentuk intimidasi terhadap individu maupun kelompok. Masyarakat diimbau untuk segera melaporkan jika mengalami intimidasi. Kristomei menyatakan bahwa aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan menindaklanjuti laporan tersebut guna mengungkap pelaku sesungguhnya.
“Mari sama-sama kita cari, selidiki, temukan, siapa pelaku sebenarnya, sehingga tidak saling curiga dan membuat narasi, framing yang menyudutkan satu institusi,” ajak Kristomei.
Lebih lanjut, TNI mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap upaya provokasi dan penggiringan opini yang menyesatkan. TNI secara tegas menolak segala bentuk tuduhan yang diarahkan kepada institusi tanpa disertai bukti, data, dan fakta yang kredibel.
“TNI tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan-tindakan intimidatif terhadap warga yang menjalankan hak konstitusionalnya dalam menyampaikan pendapat,” ucap Kristomei. Ia menambahkan bahwa “framing dan narasi sesat yang dibuat tanpa dilengkapi data/fakta yang kredibel, tendensius, tidak objektif semakin memperlihatkan dengan jelas target utamanya adalah merekayasa persepsi lingkungan bahwa TNI dan pemerintah saat ini adalah pemerintahan yang militeristik dan antidemokrasi.”
TNI mengundang seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kondusivitas, mengedepankan dialog, komunikasi, dan klarifikasi, serta menyelesaikan setiap perbedaan secara bermartabat. Kristomei menilai bahwa demokrasi akan tumbuh sehat jika dijaga bersama dengan sikap saling menghormati, menjunjung tinggi hukum, dan menghindari tuduhan yang tidak berdasar.
“TNI tetap konsisten berada di garis pengabdian kepada negara dan rakyat Indonesia,” pungkasnya.
