keepgray.com – Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Abidin Fikri, menekankan pentingnya keterbukaan pemerintah terkait skema pembiayaan dan fasilitas haji kepada jemaah. Menurutnya, transparansi sejak perencanaan akan memengaruhi kualitas layanan dan menjadi tolok ukur dukungan negara terhadap biaya haji.
Abidin menyatakan hal ini di Makkah, Arab Saudi, pada Minggu (8/6/2025). Ia menjelaskan bahwa pembahasan mengenai kemampuan keuangan dan dana haji yang telah dibayarkan calon jemaah, termasuk skema pemanfaatan dana oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), perlu dilakukan secara terbuka.
“Seharusnya sejak awal sudah jelas. Misalnya, jika memilih paket D, maka fasilitas yang didapat seperti ini; jika paket B, maka layanannya seperti itu. Jadi, semuanya transparan sejak awal,” ujarnya.
Abidin menilai, sistem pengelompokan layanan haji berdasarkan kategori A, B, C, dan D seharusnya dapat disampaikan secara terbuka kepada DPR untuk kepentingan pengawasan. Hal ini bertujuan agar DPR dapat memastikan jemaah menerima layanan yang sesuai dengan biaya yang telah dibayarkan.
“Kami tidak bermaksud ikut campur dalam urusan eksekutif, tetapi setidaknya kami mengetahui dan dapat membahasnya sejak awal. Dalam rapat kerja juga telah kami tekankan agar fasilitas yang disediakan tidak menyulitkan jemaah,” tegasnya.
Selain itu, Abidin menyoroti persoalan teknis dalam penyelenggaraan haji 2025, seperti masalah transportasi dan konsumsi yang dikeluhkan jemaah. Ia menekankan bahwa hal ini menjadi bahan evaluasi penting agar tidak terulang di masa mendatang.
“Ke depan kita harus melakukan pembenahan. Bukan hanya di Kementerian Agama, tetapi juga dari sisi hulu, termasuk pemerintah daerah dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH). Banyak laporan dari tahap pra-keberangkatan yang harus menjadi perhatian agar tidak memberatkan jemaah,” tambahnya.
Abidin mengingatkan bahwa animo masyarakat Indonesia untuk menunaikan ibadah haji tetap tinggi. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih siap dan terbuka sejak awal dalam menyusun skema layanan dan pembiayaan.
“Mari kita perbaiki bersama. Jangan sampai jemaah harus menanggung beban layanan yang tidak sepadan dengan biaya yang mereka keluarkan,” jelasnya.
