keepgray.com – Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Adies Kadir, menilai Kementerian Agama (Kemenag) kurang antisipasi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dan tidak belajar dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Penilaian ini disampaikan Adies di Mina, pada Sabtu (7/6/2025).
Adies mengungkapkan bahwa pemberitaan di media seringkali hanya menampilkan sisi positif pelaksanaan haji, padahal kenyataan di lapangan masih banyak kekurangan. Ia mencontohkan beberapa masalah yang ditemukan, seperti jemaah yang diusir saat istirahat malam, jemaah yang tertinggal, dan jemaah yang belum mendapatkan makanan.
Lebih lanjut, Adies menyoroti kurangnya koordinasi antara syarikah (perusahaan penyedia layanan haji) dengan pemerintah Arab Saudi. Menurutnya, tidak ada koordinasi yang baik antara pimpinan dan petugas di lapangan, sehingga sering terjadi kesalahpahaman.
Adies juga menyoroti pelatihan petugas haji yang dinilai kurang memadai. Ia mengatakan bahwa saat terjadi keramaian atau penumpukan jemaah, petugas haji justru tidak terlihat di lokasi. “Ini yang menjadi evaluasi ke depan oleh Kementerian Agama. Ini petugas hajinya malah tidak ada di lokasi. Dibiarkan jemaah begitu saja,” tegas Wakil Ketua DPR RI itu.
Untuk mengatasi masalah ini, Adies mengusulkan pembentukan kementerian khusus haji, seperti yang diterapkan di Arab Saudi. Dengan demikian, pengelolaan haji tidak lagi berada di bawah Kementerian Agama. “Ini mungkin perlu kita pikirkan di bentuk Kementerian khususkah. Bentuk hajinya yang khusus menangani masalah haji yakni Kementerian Haji,” tegasnya.
Adies menyarankan agar dibentuk departemen haji yang mengurus seluruh aspek penyelenggaraan haji, mulai dari pengawas, pendamping, keberangkatan, hingga penempatan di maktab-maktab di Arafah dan Mina.
Ia mencontohkan beberapa kasus di lapangan yang menunjukkan lemahnya pendampingan petugas haji, seperti saat jemaah melempar jumrah atau saat menuju Mina. Jemaah dibiarkan berjalan sendiri-sendiri tanpa pendampingan, sehingga ada yang tersesat dan berjalan terlalu jauh. “Pada saat melempar jumrah pada saat ke Mina, semua jalan seperti jalan sendiri-sendiri, jalan masing-masing. Tidak ada pendampingan. Jadi nanti ada yang jalannya lewat jalan terdekat. Ada jalannya nanti yang mestinya jalan cuma 1 km, jemaah tersesat sehingga bisa jalan keliling sampai 10-15 km,” tambahnya.
Adies menekankan bahwa hal ini dapat menurunkan kondisi fisik jemaah haji, terutama yang lanjut usia. Ia berharap pemerintah dan DPR dapat mencari solusi terbaik untuk pengelolaan haji di Indonesia agar berjalan lebih baik, aman, dan nyaman bagi masyarakat Indonesia yang berhaji. “Semua koreksi dan evaluasi bagi Kementerian Agama,” tegas politisi fraksi partai Golkar ini.
