keepgray.com – Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI meningkatkan pengecekan dan evaluasi terhadap masalah yang terjadi di lapangan menjelang puncak ibadah haji. Ketua Timwas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyatakan bahwa pihaknya akan mengevaluasi masalah yang terjadi di Madinah, termasuk kedatangan gelombang kedua jemaah haji pascahaji, serta memeriksa kesiapan hotel agar tidak ada jemaah yang terpisah karena perbedaan syarikah.
Puncak haji diperkirakan jatuh pada Kamis, 5 Juni 2025. Seluruh jemaah telah terkonsentrasi di Makkah untuk mengikuti rangkaian puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Cucun menekankan pentingnya penertiban yang dimulai dari sekarang di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, yang akan digunakan untuk jemaah yang didorong pada gelombang kedua menuju Madinah.
Timwas juga akan memastikan bahwa hotel yang digunakan sesuai dengan kontrak. Jika ditemukan ketidaksesuaian, pengawasan akan tetap dilakukan dengan berpegang teguh pada arahan panitia penyelenggaraan haji di Makkah dan Madinah, yaitu Kementerian Agama, untuk memastikan pelayanan yang optimal.
Mengingat jumlah jemaah haji Indonesia pada tahun 2025 mencapai sekitar 221 ribu orang, dengan 203.320 orang merupakan jemaah haji reguler yang dilayani oleh Kemenag, pengawasan ketat akan terus dilakukan. Cucun menegaskan bahwa DPR akan memeriksa semua pelayanan yang diberikan oleh Kementerian Agama sebagai PPIH di Makkah dan Madinah.
Timwas DPR juga akan memantau pembagian maktab yang didasarkan pada syarikah hingga puncak haji selesai, mengantisipasi potensi masalah saat proses mendorong jemaah di puncak haji ke Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
Cucun juga menyatakan akan mengundang Dirjen PHU Kemenag sebagai pemimpin dalam pelaksanaan haji untuk memastikan tidak ada kericuhan, terutama saat jemaah sudah berihram. Negosiasi dan diplomasi dianggap penting dalam proses ini.
Timwas Haji DPR meminta Dirjen PHU Kemenag untuk menata kembali urutan jemaah agar dapat berangkat ke Arafah, Muzdalifah, dan Mina per kloter sesuai dengan kelompok rombongan yang sudah diatur oleh Kemenag. Evaluasi akan dilakukan pada tanggal 2 untuk melihat implementasi dari permintaan tersebut.
Timwas DPR RI juga akan mengevaluasi informasi terkait masalah akomodasi, transportasi, dan pelayanan kesehatan yang tidak dapat membuka layanan di hotel, mencari tahu penyebab mandeknya negosiasi yang berbeda dari sebelumnya.
Cucun menegaskan bahwa seluruh jemaah haji perlu dilayani dengan baik, memastikan keamanan dan kenyamanan mereka, mengingat perjalanan haji di Indonesia membutuhkan waktu dan pengorbanan yang besar.
DPR telah menurunkan tim monitoring dan evaluasi untuk melaporkan secara detail kejadian sehari-hari di setiap maktab, sektor, dan hotel, yang akan dievaluasi agar tidak terulang di tahun depan. Timwas Haji DPR RI juga akan mengevaluasi pascahaji untuk gelombang kedua yang menuju Madinah dan gelombang pertama yang menuju debarkasi.
