keepgray.com – Indonesian Mining Association (IMA) mengungkapkan sejumlah alasan yang menyebabkan perusahaan batu bara mengalami kesulitan dalam melakukan eksplorasi tambang baru di Indonesia.
Direktur Eksekutif IMA, Hendra Sinadia, menjelaskan bahwa eksplorasi tambang memiliki tingkat risiko yang tinggi. Secara global, rasio keberhasilan eksplorasi tambang hanya mencapai sekitar 5 persen. “Jika sebuah perusahaan menginvestasikan US$100 juta untuk eksplorasi, tingkat keberhasilannya mungkin hanya 5 persen. Dari 100 pengeboran, hanya sekitar 5 yang berhasil menemukan cadangan,” ujarnya dalam acara media briefing dan peluncuran laporan berjudul “Coal in Indonesia: Paradox of Strength and Uncertainty” di Jakarta, Rabu (17/6).
Hendra menambahkan, di Indonesia, rasio keberhasilan eksplorasi tambang bahkan lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata global, yaitu hanya sekitar 2,5 hingga 3 persen. Hal ini disebabkan oleh sulitnya memperoleh jaminan kepastian bagi perusahaan yang melakukan eksplorasi untuk melanjutkan kegiatan komersial, terutama terkait dengan masalah perizinan. “Mungkin ada aturan divestasi, izin kehutanan, yang membuat tingkat keberhasilan di Indonesia lebih rendah,” jelasnya.
Menurut Hendra, sebagian besar aset tambang batu bara dan nikel yang ada saat ini merupakan hasil penemuan pada tahun 1980-an hingga 1990-an. Praktis, tidak ada cadangan baru yang ditemukan sejak periode tersebut. Perusahaan yang melakukan eksplorasi pada masa itu umumnya adalah perusahaan pertambangan junior yang mengumpulkan dana dari pasar saham dan berani mengambil risiko untuk kegiatan eksplorasi.
“Dulu ada lebih dari 100 perusahaan, sebagian besar dari Australia dan Kanada. Namun, dalam 20 tahun terakhir, jumlah perusahaan yang masih bertahan di sini dapat dihitung dengan jari,” ungkap Hendra. Ia menekankan bahwa eksplorasi membutuhkan investasi yang signifikan, terutama dari luar negeri. “Eksplorasi dari pemain lokal sangat kecil. Kita tidak memiliki banyak investasi baru, sehingga eksplorasi juga menurun. Untuk mendorongnya, kebijakan, aturan, dan perizinan harus ditinjau kembali,” pungkasnya.
