keepgray.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan alasan pemerintah memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp600 ribu untuk periode Juni dan Juli 2025.
Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah berupaya mempertahankan belanja di tengah pelemahan ekonomi. Ia juga mengklaim bahwa banyak pihak yang meminta BSU tersebut. “Bahkan banyak yang minta, banyak sekali, kita kemarin bikin subsidi upah (BSU),” ujarnya dalam CNBC Economic Update 2025 di Jakarta, Rabu (18/6).
Bendahara negara itu menyebut bahwa Indonesia tidak kekurangan tenaga kerja, namun angkatan kerja yang ada masih didominasi tenaga muda (young labor). Eksistensi tenaga kerja Indonesia juga terkendala masalah keterampilan dan kualitas. Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab untuk mengatasi masalah pendidikan, kesehatan, dan gizi para angkatan kerja.
“Presiden Prabowo menetapkan bahwa mereka yang tidak beruntung, anak-anak orang miskin, sekarang ditampung di dalam Sekolah Rakyat. Sehingga mereka mendapatkan fasilitas pendidikan yang tidak hanya sama, bahkan baik. Itu tidak hanya memotong tali kemiskinan, namun juga meng-empower mereka,” tuturnya.
Sri Mulyani menekankan pentingnya intervensi pemerintah mulai dari pemeriksaan kesehatan gratis, program anti-stunting, hingga pemberian makanan bergizi. Ia membandingkan kualitas tenaga kerja Indonesia dengan lulusan Ivy League di Amerika Serikat. Menurutnya, jika masalah gizi dan pendidikan tidak dibenahi, persaingan akan sulit.
“Orang miskin enggak mungkin jadi entrepreneur ulet. Dia harus kesehatannya diperbaiki, gizinya diperbaiki, sekolahnya harus di-provide. Karena gak mungkin orang yang tidak sekolah bersaing dengan orang yang sekolahnya di Ivy League,” tegasnya.
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Febrio Kacaribu menambahkan bahwa BSU diberikan berdasarkan analisis sektor yang paling terdampak gejolak global, terutama akibat perang tarif yang dipicu oleh Presiden AS Donald Trump. Pemerintah ingin menjaga resiliensi perekonomian Indonesia, terutama karena sejumlah lembaga internasional memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini tidak akan mencapai 5 persen.
“Makanya kita berikan BSU, itu menjangkau sekitar 14 juta lebih tenaga kerja yang kita harapkan memberikan ruang bernapas. Tapi terus terang ini memang harus terus kita antisipasi ke depan karena gejolaknya dari Trump tariff belum selesai, belum kita tahu juga akhirnya nanti seperti apa, ditambah lagi eskalasi geopolitik,” jelasnya.
Febrio menambahkan bahwa dalam jangka pendek, pemerintah harus menjaga dan melihat sektor mana yang paling terdampak, sehingga desain stimulus yang dibuat tepat sasaran.
BSU diberikan kepada pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan atau setara upah minimum provinsi (UMP), dan penyalurannya akan dilakukan sekaligus sebesar Rp600 ribu pada Juni 2025.
