keepgray.com – Keterlibatan masyarakat sipil dalam insiden ledakan saat pemusnahan amunisi kedaluwarsa di Garut, Jawa Barat, disebabkan oleh kesalahan prosedur dan dugaan kelalaian. Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen Kristomei Sianturi, menjelaskan bahwa hasil investigasi menunjukkan adanya kelalaian yang dilakukan oleh Kepala Gudang Pusat Amunisi (Kagupusmu), yang juga menjadi korban meninggal dalam peristiwa tersebut. Penjelasan ini disampaikan Kristomei usai rapat tertutup dengan Komisi I DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (26/5/2025).
Menurut Mayjen Kristomei, masyarakat sipil yang biasanya membantu dalam tugas-tugas non-ledakan, seperti mengangkat barang atau menyiapkan makanan, tidak seharusnya dilibatkan dalam proses pemusnahan amunisi. “Masyarakat sipil yang dalam pemusnahan atau dalam ledakan di Garut itu biasanya mereka hanya membantu dalam rangka, misalnya tugas-tugas membantu misalnya mengangkat barang, kemudian memasak, tidak dilibatkan dalam ledakan,” ujar Kristomei.
Hasil investigasi TNI mengindikasikan adanya kesalahan prosedur yang serius. Kristomei menegaskan bahwa almarhum Kagupusmu, yang bertanggung jawab atas gudang tersebut, terbukti lalai karena melibatkan masyarakat sipil secara langsung dalam proses yang berisiko tinggi. Keterlibatan tersebut yang kemudian mengakibatkan jatuhnya korban dari kalangan sipil. Ia menambahkan, amunisi kedaluwarsa memiliki sifat yang tidak stabil, bahkan gesekan kecil dapat memicu ledakan.
Menanggapi temuan investigasi ini, TNI berencana untuk memperbarui dan memperketat Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pemusnahan amunisi. Langkah ini juga akan mencakup kelengkapan perlengkapan yang dibutuhkan dalam proses peledakan. “Makanya nanti ke depan ini setelah hasil investigasi tadi, temuan-temuan tadi, kita akan memperbarui, meng-update SOP-nya termasuk melengkapi perlengkapan-perlengkapan dalam rangka peledakan tadi,” pungkas Kristomei, menegaskan bahwa kelalaian kepala gudang adalah inti masalah dalam insiden tersebut.
