keepgray.com – Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya meninjau persiapan Sekolah Rakyat di Sentra Handayani, Jakarta, pada Minggu (29/6/2025), didampingi Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono.
Dalam kunjungannya, Teddy memeriksa fasilitas asrama dan ruang kelas, mencoba tempat tidur dan bangku belajar, serta berdialog dengan calon siswa dan orang tua. Gus Ipul berharap Presiden Prabowo dapat meresmikan Sekolah Rakyat tersebut.
Gus Ipul menjelaskan bahwa persiapan Sekolah Rakyat merupakan hasil kolaborasi lintas kementerian. Ia mengapresiasi Kementerian PUPR yang mengerahkan lebih dari 100 pekerja untuk bekerja 24 jam dalam pembangunan Sekolah Rakyat di Sentra Handayani dan lokasi lainnya. Menurutnya, hal ini juga membuka lapangan pekerjaan.
Program Sekolah Rakyat akan dimulai dengan masa matrikulasi pada 14 Juli 2025. Sekolah Rakyat di Sentra Handayani disiapkan untuk jenjang SMP, dengan 75 siswa (35 laki-laki dan 40 perempuan) dari keluarga desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sentra Handayani memiliki luas 1,2 hektare dan dilengkapi dengan asrama, gedung sekolah, kantor guru, rumah guru, ruang makan, toilet ramah disabilitas, dan lapangan basket. Progres pembangunan fisik saat ini mencapai 88,8 persen, dengan target selesai dalam sembilan hari ke depan.
Menteri PU Dody Hanggodo menyebutkan bahwa pembangunan 100 sekolah tahap awal menelan anggaran sekitar Rp1 triliun lebih, tepatnya sekitar Rp1,1 triliun. Pembangunan seluruh Sekolah Rakyat tahap awal dan lanjutan melibatkan lebih dari 2.000 pekerja dari berbagai daerah. Total anggaran untuk 200 sekolah mencapai sekitar Rp2 triliun.
Secara nasional, progres pembangunan Sekolah Rakyat telah mencapai rata-rata 83 persen, dengan beberapa lokasi mendekati 90 persen. Sekolah Rakyat tahap awal mencakup 395 rombongan belajar untuk jenjang SD, SMP, dan SMA di 100 lokasi, dengan Pulau Jawa sebagai wilayah terbanyak (48 lokasi), diikuti Sumatra (22), Sulawesi (15), Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Maluku (masing-masing 4), serta Papua (3 lokasi).
Pemerintah juga menyiapkan gelombang lanjutan dengan memanfaatkan 122 Balai Latihan Kerja (BLK) milik Kementerian Ketenagakerjaan dan 45 gedung milik Pemda, dengan target 424 rombel, melibatkan 10.600 siswa, 2.180 guru, dan 4.069 tenaga kependidikan.
