keepgray.com – James Riady, bos Lippo Group, disebut mengusulkan pemangkasan luasan minimal rumah subsidi dari 21 meter persegi menjadi 18 meter persegi. Usulan ini muncul dalam pertemuan setelah rapat dengan Komisi V DPR di kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) pada akhir Mei.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, perwakilan DJKN, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), asosiasi pengembang properti, Mendagri Tito Karnavian, serta Mochtar Riady dan James Riady dari Lippo Group. Agenda utama pertemuan adalah membahas dan meminta saran terkait program rumah subsidi.
Ketua Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas), Muhammad Syawali Pratna, yang hadir dalam pertemuan tersebut, mengungkapkan bahwa James Riady menyiapkan tiga usulan ide terkait luasan minimum rumah dan tanah. Usulan mengenai rumah seluas 18 meter persegi dengan luas tanah 25 meter persegi termasuk dalam pemaparan James.
“Dia (James) presentasi. Kita kan nggak tahu kan apakah ini dia punya tanah, harganya mahal, dan pengin kembangkan, kan kita nggak tahu. Tapi ya Pak Menteri sih positif saja ya, karena terjangkau, nggak berpikir lain sih kalau Pak Menteri,” ujar Syawali.
Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Ari Tri Priyono, yang juga hadir, membenarkan bahwa James memberikan beberapa usulan, termasuk rumah dengan luasan lahan 25 sampai 30 meter persegi.
Namun, James Riady membantah bahwa ia adalah sosok yang mengusulkan pemangkasan luasan minimal tersebut. “Bukan, bukan. Itu adalah permintaan dari kementerian untuk dicari titik masuk yang bisa affordable,” ujarnya saat ditemui di Gedung DJKN, Kemenkeu. “Bukan dari kita,” tegasnya.
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, menjelaskan bahwa pihaknya tengah menghimpun masukan dan kritikan dari berbagai pihak mengenai kebijakan ini. James Riady, menurutnya, adalah salah satu pihak yang dimintai masukan karena pengalamannya dengan desain rumah kecil, meskipun belum pernah terlibat dalam program FLPP.
“Oh nggak, ini kita terbuka semua, Pak James memang kita minta masukan gitu, kan tapi bukan hanya James. Kalau mau lihat list yang kita undang di tanggal yang di DJKN, itu semua asosiasi sama perusahaan-perusahaan besar kita undang selain para Ketum (asosiasi),” jelas Sri.
