keepgray.com – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan bahwa tantangan utama dalam dunia kerja di Indonesia saat ini bukan hanya soal angka pengangguran atau rendahnya keterampilan tenaga kerja, namun juga tentang tidak adanya hubungan industrial yang inklusif dan didasari oleh rasa saling percaya.
Yassierli berpendapat bahwa ketidaksetaraan di sektor ketenagakerjaan, mulai dari dominasi pekerja informal, minimnya perlindungan sosial, hingga kurangnya peran serikat pekerja, menunjukkan adanya kebutuhan untuk reformasi mendasar dalam hubungan industrial.
“Hubungan kerja di Indonesia terlalu sering didasari oleh ketidakpercayaan dan konflik. Kita harus mengubahnya menjadi kolaboratif dan strategis. Ini bukan lagi tentang menyelesaikan masalah, tetapi tentang membangun masa depan bersama,” kata Yassierli dalam keterangannya, Kamis (19/6/2025).
Hal tersebut diungkapkan dalam forum International Conference on Law, Economic and Social Justice yang diadakan oleh Fakultas Hukum Universitas Nasional di Jakarta.
Ia menambahkan bahwa pihaknya saat ini sedang menyusun kerangka kematangan hubungan industrial yang mencakup aspek perlindungan sosial, upah, keselamatan kerja, waktu kerja, kebebasan berserikat, serta mekanisme penyelesaian perselisihan. Kerangka ini diharapkan dapat menjadi fondasi bagi hubungan kerja yang sehat, partisipatif, dan berkelanjutan.
Selain itu, Yassierli juga menekankan pentingnya mengembangkan sistem pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan industri di masa depan, melibatkan kelompok rentan dalam ekosistem kerja, serta mendorong perusahaan untuk tidak hanya mematuhi hukum, tetapi juga menjadi penggerak perubahan budaya kerja.
“Kita membutuhkan lebih dari sekadar regulasi. Kita membutuhkan ekosistem yang membangun kepercayaan, mendorong kesetaraan, dan menghasilkan produktivitas secara kolektif,” tegasnya.
Yassierli mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan hubungan industrial bukan hanya sebagai kebijakan pemerintah, tetapi sebagai gerakan nasional menuju masa depan kerja yang inklusif dan berkeadilan.
