keepgray.com – Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP, Mufti Anam, menyatakan dukungan terhadap penerapan program Koperasi Merah Putih (KMP) di desa-desa. Namun, ia secara tegas mengingatkan agar program tersebut tidak berubah menjadi “monster” yang justru merugikan masyarakatnya sendiri. Pernyataan ini disampaikan Mufti dalam rapat kerja (Raker) Komisi VI DPR RI bersama Menteri Koperasi Budi Arie, yang berlangsung di Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin, 26 Mei 2025.
Dalam rapat tersebut, Mufti Anam berharap KMP dapat berfungsi sebagai “senjata pamungkas” untuk menyejahterakan dan memberdayakan masyarakat di daerah masing-masing. “Kami di PDIP, Pak Budi, kami mendukung kalau ini betul-betul membawa dampak kesejahteraan bagi rakyat sepakat. Apa yang disampaikan kawan kami, kami ingin bahwa Koperasi Merah Putih bisa menjadi senjata pamungkas untuk rakyat bisa berdaya di daerahnya masing-masing,” ujarnya.
Kendati demikian, Mufti juga menekankan tanggung jawab moral DPR untuk memastikan KMP tidak menyimpang. “Tapi kami juga punya tanggung jawab moral agar bagaimana Koperasi Merah Putih ini tidak menjadi monster yang kemudian justru memakan rakyatnya sendiri, Pak Menteri,” tambahnya.
Mufti kemudian mempertanyakan kesesuaian KMP dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, terutama terkait sumber pendanaannya. Ia menyoroti potensi masalah jika dana Koperasi Merah Putih diambil dari pinjaman Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dengan jaminan dana desa. “Tapi kalau kemudian Koperasi Merah Putih ini diambil dari dana pinjaman Himbara yang jaminannya adalah dana desa, Pak Menteri, apakah itu tidak justru bertentangan dengan kemandirian desa dan juga kedaulatan ekonomi desa?” tanyanya.
Anggota DPR dari Fraksi PDIP itu mewanti-wanti agar program KMP tidak sampai mengorbankan rakyat di desa dan tidak bernasib sama seperti Koperasi Unit Desa (KUD) atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang pada akhirnya terbengkalai.
“Saya sering bertanya-tanya dalam diri saya, Pak Menteri, apakah benar rakyat diberdayakan dengan adanya KMP ini atau jangan-jangan masa depan mereka digadaikan begitu? Maka kami ingin dapat jawaban soal itu,” kata Mufti. Ia juga menuntut jaminan konkret dari Menteri Budi Arie. “Kami ingin mendapatkan jaminan yang konkret dari Pak Menteri agar KMP ini tidak bernasib sama seperti KUD dan BUMDes. Nah, bagaimana Pak Menteri bisa memastikan bahwa KMP ini bukan monster baru yang jadi alat bancakan dari oknum-oknum di desa?” pungkasnya.
