keepgray.com – Ketua DPR RI, Puan Maharani, merespons rencana Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, untuk melanjutkan proyek penulisan ulang sejarah Indonesia. Puan menekankan pentingnya penulisan sejarah yang jelas dan tanpa merugikan pihak mana pun.
“Kita harus sama-sama menghargai dan menghormati bahwa penulisan sejarah itu harus dilaksanakan sejelas-jelasnya, seterang-terangnya, tanpa ada pihak yang merasa dirugikan atau dihilangkan jejak sejarahnya,” kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/7/2025).
Puan secara khusus meminta Fadli Zon untuk tidak menghilangkan jejak sejarah dalam proyek tersebut dan mengedepankan sikap saling menghormati. “Jadi, saling menghormatilah terkait dengan hal itu. Ya saling menghormati dan menghargai,” imbuhnya.
Sebelumnya, Komisi X DPR RI telah meminta Fadli Zon untuk menunda proyek penulisan ulang sejarah Indonesia. Permintaan ini disampaikan saat rapat kerja di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/7).
Menanggapi hal ini, Fadli Zon menegaskan bahwa proyek penulisan ulang sejarah akan tetap dilanjutkan. Ia meminta publik untuk tidak terburu-buru menghakimi proyek tersebut.
“Kita akan uji publik *gitu*. Jadi nggak ada masalah kita uji publik kan, memang rencananya begitu. Jadi lihat dulu hasilnya, jangan kita menghakimi sesuatu yang belum ada,” ujarnya.
Fadli menjelaskan bahwa proses penulisan ulang sejarah masih berlangsung. Ia mengutip pernyataan Presiden ke-1 RI, Sukarno, mengenai pentingnya untuk tidak melupakan sejarah.
“Ini kan apa yang disebut oleh Bung Karno, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Kok kita sekarang malah menuntut tidak boleh menulis sejarah, itu bagaimana ceritanya? Gitu ya, jadi kita tentu harus menulis sejarah kita,” jelasnya.
Fadli menambahkan, “Sebagaimana saya sampaikan, sejarah kita yang kita tulis itu bukan secara detail. Kalau mau detail, itu harus bikin sendiri-sendiri. Nah, ini adalah secara umum.”
