keepgray.com – Pemerintah telah menetapkan 219 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang akan menjadi fokus dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026.
Prioritas utama PSN ini adalah pengembangan infrastruktur konektivitas, khususnya jalan dan transportasi. Dari total proyek yang ditetapkan, klaster konektivitas mendominasi dengan 74 proyek.
PSN 2026 terbagi dalam beberapa klaster utama. Selain konektivitas, terdapat 52 proyek dalam klaster kawasan, 41 proyek bendungan, 21 proyek energi, dan 10 proyek air dan sanitasi. Selain itu, terdapat delapan proyek irigasi, tujuh proyek yang merupakan arahan langsung presiden, serta masing-masing dua proyek di bidang perumahan, pertanian, dan teknologi.
Sebaran PSN meliputi berbagai wilayah di Indonesia, dengan 155 proyek berlokasi di Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan 55 proyek di Kawasan Timur Indonesia (KTI).
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menjelaskan bahwa proyek-proyek ini bertujuan tidak hanya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), mengurangi kemiskinan, dan mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah. Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (3/7).
Selain PSN yang berfokus pada infrastruktur, pemerintah juga menjalankan proyek-proyek prioritas nasional lainnya yang mencakup berbagai aspek sosial dan ekonomi. Beberapa di antaranya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih, pembangunan sekolah rakyat, digitalisasi pendidikan, kartu kesejahteraan, kartu usaha afirmatif, pengelolaan sampah terpadu, integrasi jaringan Palapa Ring, serta bantuan rumah swadaya.
Rachmat menambahkan bahwa semua prioritas ini dirancang berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto dan disesuaikan dengan tantangan pembangunan saat ini.
Penetapan sebuah proyek menjadi PSN didasarkan pada kriteria yang diatur dalam Peraturan Menteri PPN Nomor 4 Tahun 2024, meliputi kesesuaian dengan prioritas nasional, tingkat kesiapan proyek, dampak ekonomi dan sosial, serta kelayakan finansial. Pemerintah akan terus mengawal daftar proyek ini untuk mendukung percepatan dan kesinambungan pembangunan nasional.
Sebagai bagian dari Prioritas Nasional 3, pemerintah menargetkan rasio stok infrastruktur terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 48 persen pada 2026. Target ini akan didorong melalui pengembangan konektivitas dan layanan transportasi multimoda, peningkatan konektivitas digital, serta transisi energi listrik. Pemerintah juga menargetkan proporsi penciptaan lapangan kerja formal sebesar 37,95 persen melalui percepatan penguatan sektor UMKM dan koperasi.
“Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2045, kita perlu memastikan bahwa pembangunan berjalan secara efektif, inklusif, dan akuntabel,” pungkas Rachmat.
