keepgray.com – Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) lebih condong bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ketimbang partai lain seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP) atau Partai Golkar. Hal ini disampaikan Adi menanggapi isu Jokowi yang masuk bursa calon ketua umum (caketum) PPP.
Adi berpendapat, PSI sejak awal menjadikan Jokowi sebagai kiblat politik mereka. “Setiap nafas politik PSI, orkestrasi politik PSI, manuver politik PSI adalah banyak hal. Itu kiblat politiknya hanya dengan Jokowi,” ujarnya, Minggu (8/6/2025).
Menurutnya, kedekatan ini menciptakan hubungan mutualisme antara Jokowi dan PSI. “Itulah yang kemudian menurut saya mengakibatkan kenapa at the end, secara gestur dan pernyataan Jokowi itu lebih condong ke PSI dibandingkan dengan partai-partai yang lain. Jadi PSI itu identik dengan Jokowi, PSI itu adalah 11-12 dengan Jokowi,” imbuhnya.
Adi juga menganalisis potensi dampak jika Jokowi bergabung dengan partai politik. Ia menyebut bahwa loyalis Jokowi akan menjadi daya tarik bagi partai yang dipilihnya. “Kalau Jokowi bergabung dengan Golkar atau bergabung dengan PSI atau bergabung dengan PPP, harapan terbesarnya loyalis-loyalis Jokowi, orang yang merasa suka dan merasa puas dengan kinerja Jokowi itu diharapkan akan menjadi bagian dari pemilih Golkar, menjadi pemilih PSI atau menjadi bagian dari pemilih PPP,” jelasnya.
Namun, Adi menilai bahwa Jokowi sudah tidak relevan jika dikaitkan dengan Partai Golkar ataupun PPP, melainkan lebih relevan dengan PSI.
Sebelumnya, Jokowi menanggapi kabar dirinya diusulkan menjadi caketum PPP. Ia menyatakan lebih berminat untuk bergabung dengan PSI. “Yang di PPP, saya kira banyak caketum yang jauh lebih baik, yang punya kapasitas, kapabilitas, punya kompetensi. Banyak itu calon yang sudah beredar kan banyak. Saya di PSI saja lah,” kata Jokowi di Solo, Jumat (6/6), seperti dilansir detikJateng.
Sementara itu, Ketua DPP PPP Syaifullah Tamliha menyatakan bahwa partainya tidak pernah secara formal melamar Jokowi sebagai caketum. “Itu adalah hak politik Pak Jokowi untuk menjadikan PSI sebagai kendaraan politiknya. PPP secara institusional juga tidak pernah melamar Pak Jokowi menjadi caketum PPP,” kata Tamliha, Minggu (8/6). Ia menambahkan bahwa PPP memiliki stok calon ketua umum dan masih memiliki waktu untuk menjaring calon yang akan diumumkan pada Muktamar September mendatang.
