keepgray.com – Anggota Tim Pengawas Haji DPR RI, Selly Andriany Gantina, mendesak Tim Kesehatan Haji Indonesia untuk meningkatkan kesiapsiagaan selama fase puncak haji di Mina menyusul pembatalan program tanazul oleh otoritas Arab Saudi. Program tanazul sedianya diperuntukkan bagi sekitar 37.000 jemaah.
Selly menjelaskan bahwa pembatalan program tanazul, yang biasanya diberikan kepada jemaah lansia dan berisiko tinggi agar dapat kembali lebih awal ke Makkah, menyebabkan kepadatan di Mina. Jemaah yang seharusnya sudah kembali ke hotel kini tetap berada di area Mina, sehingga terjadi perebutan tenda dan fasilitas yang sangat terbatas.
“Tim Kesehatan harus bekerja maksimal. Banyak jemaah kelelahan setelah berjalan jauh dari Muzdalifah ke Mina, dan ketika tiba, mereka tidak menemukan tempat beristirahat yang layak,” ujar Selly dalam keterangannya di Makkah, Jumat (6/6/2025).
Program tanazul dirancang untuk meringankan beban logistik dan ruang di Mina, dengan memindahkan sebagian jemaah ke hotel lebih awal setelah menyelesaikan lempar jumrah Aqabah. Keputusan mendadak otoritas Saudi untuk membatalkan program ini menambah beban sistem layanan haji di lapangan. Dampaknya dirasakan pada ketersediaan tenda dan persoalan logistik, terutama pembagian makanan.
“Seharusnya, makanan untuk jemaah tanazul sudah disiapkan di hotel di Makkah. Kini semuanya harus ditambah di Mina. Tanpa antisipasi, ini bisa memicu kelangkaan makanan. Padahal, kondisi fisik jemaah banyak yang sudah melemah,” jelas Selly.
Selly, politisi dari Fraksi PDI Perjuangan, juga menyoroti pentingnya perhatian ekstra terhadap kelompok rentan, seperti lansia dan penyandang disabilitas. Ia menegaskan bahwa Tim Kesehatan Haji harus siap memberikan dukungan medis dan psikologis di tengah kondisi yang semakin padat dan menantang.
“Prioritas utama kita adalah keselamatan dan kesehatan jemaah. Jangan sampai ada korban hanya karena kurangnya langkah antisipatif. Tim medis harus hadir dan sigap di lapangan,” tambahnya.
Selly mengimbau Kementerian Agama dan seluruh pihak penyelenggara untuk segera berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi dan mitra penyedia layanan (syarikah), agar hak-hak jemaah tetap terjamin meskipun terjadi perubahan skema pelaksanaan.
“Layanan dasar seperti tenda, makanan, dan kesehatan harus tetap diberikan secara adil kepada semua jemaah, meskipun program tanazul tidak berjalan seperti yang direncanakan,” tutupnya.
