keepgray.com – Mahkamah Konstitusi Thailand pada Selasa (1/7/2025) memutuskan untuk menskors Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra dari jabatannya sambil menunggu hasil penyelidikan terkait dugaan pelanggaran etika. Keputusan ini diambil setelah adanya petisi yang menuduh Paetongtarn melanggar etika terkait kebocoran panggilan telepon dengan seorang pemimpin senior Kamboja.
Para hakim Mahkamah Konstitusi secara bulat menerima petisi tersebut dan memberikan suara 7 berbanding 2 untuk menskors Paetongtarn dari tugasnya sebagai perdana menteri. Pengadilan memberikan waktu 15 hari kepada Paetongtarn untuk memberikan bukti yang mendukung pembelaannya.
Keputusan ini muncul di tengah meningkatnya ketidakpuasan publik terhadap penanganan Paetongtarn terhadap sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja. Sengketa ini melibatkan konfrontasi bersenjata pada tanggal 28 Mei yang mengakibatkan seorang tentara Kamboja tewas.
Kebocoran panggilan telepon Paetongtarn saat melakukan diplomasi dengan Ketua Senat Kamboja, Hun Sen, memicu serangkaian keluhan dan protes dari publik. Hal ini kemudian mendorong diajukan petisi ke Mahkamah Konstitusi yang berujung pada keputusan skorsing tersebut.
