keepgray.com – Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid, menyoroti sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilai seringkali menghasilkan keputusan kontroversial. Hal ini disampaikan dalam diskusi publik Fraksi PKB DPR RI di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (4/7/2025).
Jazilul mencontohkan kontroversi mengenai putusan pemilu nasional dan daerah yang dipisah. Ia menceritakan adanya anggota DPRD tingkat II PKB yang mempertanyakan perubahan putusan MK tersebut karena merasa diuntungkan dengan putusan sebelumnya. Menurut Jazilul, keputusan MK yang dibuat oleh sembilan hakim konstitusi seringkali menimbulkan polemik.
Lebih lanjut, Jazilul menyinggung putusan MK terkait usia wakil presiden sebagai persyaratan pencalonan pilpres yang diubah. Ia menilai putusan ini menimbulkan kontroversi dan kurang memperhitungkan dampak yang lebih luas. Jazilul menekankan bahwa meskipun putusan MK bersifat final dan tidak dapat dibanding, namun tetap memicu perdebatan.
Jazilul juga menyoroti putusan MK terkait pendidikan dasar dan menengah. Ia berpendapat bahwa MK kerap membuat norma baru, padahal kewenangannya adalah sebagai penjaga konstitusi, bukan ikut mengatur konstitusi yang dibuat oleh DPR RI.
Menurut Jazilul, MK seringkali bertindak di luar kewenangannya sebagai “guardian of constitution”. Ia berpendapat bahwa MK seharusnya hanya menjaga konstitusi, bukan ikut mengatur. Jazilul mempertanyakan mengapa banyak keputusan MK tidak hanya menjaga, tetapi juga ikut mengatur.
