keepgray.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan masyarakat tidak perlu khawatir dengan perubahan kebijakan dan program pembangunan perumahan, karena perubahan ini justru akan membuat Indonesia mampu bersaing dengan negara maju lainnya.
Ara menyampaikan hal tersebut dalam acara International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (11/6). Ia menegaskan program pembangunan perumahan di Indonesia memiliki potensi besar untuk membawa Indonesia menuju status negara maju. Program 3 juta rumah, yang meliputi pembangunan dan renovasi rumah tidak layak huni, adalah langkah nyata pemerintah Presiden Prabowo Subianto dalam membangun Indonesia dan mensejahterakan masyarakat.
Menurut Ara, sektor perumahan tidak hanya menjadi bagian penting dari pembangunan infrastruktur, tetapi juga berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia. Program perumahan membuka banyak lapangan pekerjaan, yang secara langsung berdampak pada peningkatan sektor industri lainnya di Indonesia. Selain itu, pembangunan perumahan juga menarik investasi asing.
Ara menambahkan hal ini sejalan dengan semangat Presiden Prabowo Subianto yang ingin Indonesia mandiri. Kepemimpinan yang kuat serta semangat gotong royong dalam pembangunan perumahan untuk rakyat akan mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Lebih lanjut, Ara menuturkan kebijakan pro-rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo, seperti SKB 3 Menteri (BPHTB Gratis, PPN Gratis, dan PBG Gratis), sangat mendukung program ini. Tahun ini, alokasi FLPP mencapai angka terbesar sepanjang sejarah, dengan 350.000 unit rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan serapan FLPP meningkat hingga 1.100 persen.
Kementerian PKP terus membuka peluang bagi investor untuk berinvestasi di sektor perumahan di Indonesia, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan yang berkelanjutan.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menambahkan pemerintah Indonesia melalui Kementerian PKP, berupaya mewujudkan hunian yang terjangkau, aman, dan layak bagi seluruh rakyat Indonesia.
AHY menjelaskan, ini bukan hanya soal proyek-proyek terpisah, tetapi tentang menciptakan sistem yang saling terhubung, memperkuat jaringan, dan membangun ketahanan. Pemerintah tidak hanya mengkoordinasikan program, tetapi juga memastikan bahwa tujuan besar ini tercapai secara bersama-sama.
Program perumahan ini dipastikan tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga mendorong perekonomian Indonesia ke arah yang lebih maju dan berkelanjutan.
Sebagai informasi, Konferensi ICI ini dihadiri oleh jajaran Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih, Duta Besar negara-negara sahabat, anggota DPR/MPR dan DPD RI, para Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Bupati dan Wakil Bupati serta delegasi, para pemimpin dunia usaha, dan mitra pembangunan. Lebih dari 7.000 peserta dari berbagai negara partisipan termasuk Indonesia, Amerika Serikat, Australia, Belanda, Jepang, Kanada, Korea Selatan, Norwegia, Uni Emirat Arab, Tiongkok, Uni Eropa, Spanyol, Vietnam, Iran, Singapura, Turki, Hungaria, Myanmar, Denmark, Prancis, Inggris, Rusia, Jerman, Uruguay, Finlandia, Swiss, dan Azerbaijan.
ICI 2025 akan menjadi panggung penting bagi kolaborasi internasional, dengan kehadiran berbagai investor dan lembaga pembiayaan terkemuka, seperti: Macquarie (Australia), GIC (Singapura), World Bank, International Finance Corporation (IFC), Asian Development Bank (ADB), dan The Asia Group.
