keepgray.com – Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Hariyadi BS Sukamdani, menyambut baik kebijakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang mengizinkan pemerintah daerah menggelar rapat di hotel dan restoran, Sabtu (7/6/2025). Menurut Hariyadi, kebijakan ini dapat memulihkan sektor perhotelan dan menghindari ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal karyawan hotel dan restoran.
Hariyadi mengapresiasi langkah Mendagri dan berharap sektor perhotelan dapat segera pulih. Ia meyakini kebijakan ini akan sangat membantu perusahaan untuk pulih dari sisi keuangan. “Insya Allah kalau begini akan pulih. Nantinya akan sangat membantu perusahaan untuk recover dari sisi keuangannya. (PHK massal) itu bisa dihindari. Jadi Insya Allah kita doakan nggak terjadi apa-apa,” ujarnya.
PHRI mendukung penuh kebijakan tersebut karena pemerintah daerah memang memiliki kebutuhan untuk melakukan rapat di hotel dan restoran. “Sangat mendukung dan terima kasih kebijakan itu dilonggarkan. Karena emang sebetulnya bukan karena semata-mata kita minta pemerintah itu spending. Tapi memang kebutuhannya ada. Pemerintah daerah itu ada keperluannya,” jelasnya.
Hariyadi menambahkan, pemerintah daerah perlu melakukan rapat koordinasi, sosialisasi, dan pelatihan yang memerlukan tempat yang memadai. “Jadi bukannya pemerintah daerah lalu membuat kegiatan di hotel atau restoran itu dengan tujuan asal belanja gitu ya. Tapi memang ada keperluannya. Kan mereka perlu melakukan rapat koordinasi, melakukan sosialisasi, melakukan pelatihan kayak gitu-gitu kan perlu tempat. Jadi memang ada keperluannya, ada kebutuhannya,” imbuhnya.
Sebelumnya, Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah daerah diperbolehkan menggelar kegiatan di hotel dan restoran. Kebijakan efisiensi anggaran tidak berarti melarang rapat maupun pertemuan yang dianggap penting digelar di hotel atau restoran. “Kita harus memikirkan juga hotel-hotel restoran, mereka juga punya karyawan, mereka juga punya apa supply chain (rantai pasokan) makanan segala macam (yang) kita makan sekarang ini,” ujar Tito, Rabu (4/6/).
Menurut Tito, pertemuan di hotel maupun restoran dapat dilakukan sepanjang benar-benar bermanfaat dan tidak berlebihan. Langkah ini juga sekaligus untuk menghidupkan sektor hospitality. Ia mengaku mendapat arahan langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto agar perhotelan maupun restoran tetap dihidupkan di tengah efisiensi. Mengurangi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan di hotel maupun restoran memang boleh dilakukan di tengah efisiensi, namun Pemda juga harus memikirkan keberlanjutan dari usaha sektor tersebut. Tito menekankan bahwa mengurangi boleh, tetapi jangan sampai tidak ada alokasi anggarannya sama sekali.
