keepgray.com – PDIP meminta seluruh kader di pusat dan daerah untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
Ketua DPP PDIP, MY Esti, menegaskan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, terutama terkait kewajiban negara menjamin pendidikan dasar untuk sekolah negeri, madrasah, dan swasta.
“Kami mempertegas dan meminta kepada seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan, kader PDI Perjuangan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk mengawal putusan MK ini. Karena, pertama, memang itu adalah keputusan yang sudah bersifat final dan mengikat,” ujar Esti kepada wartawan di Sekolah PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (30/6/2025).
Pernyataan ini disampaikan seusai seminar nasional bertema ‘Mewujudkan Amanat Konstitusi: Pendidikan Dasar Gratis untuk Meningkatkan SDM Unggul dan Berdaya Saing’ yang digelar DPP PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung.
Esti menyoroti bahwa kebijakan pemerintah pusat terkait pengalokasian anggaran pendidikan belum sesuai dengan yang diharapkan. Ia mencontohkan adanya anggaran pendidikan kedinasan yang program studinya membutuhkan biaya besar, dengan rasio anggaran satu mahasiswa kedinasan setara dengan 38 mahasiswa biasa. Hal ini berpotensi menyebabkan pergeseran anggaran dari Perguruan Tinggi Kementerian Lain atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian (PTKL).
Selain itu, Esti juga menyoroti masuknya komponen program makan bergizi gratis (MBG) dalam struktur anggaran pendidikan. Menurutnya, alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen seharusnya murni untuk kebutuhan pendidikan, dan program seperti MBG tidak seharusnya masuk dalam kategori tersebut.
“Jika ini bisa direalisasikan, seperti yang ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam forum ini disampaikan langsung oleh Hakim Konstitusi Prof Arief Hidayat yang penting bukan soal otak-atik angka, melainkan soal komitmen. Yang dibutuhkan adalah kemauan politik dari pemerintah untuk melaksanakan putusan ini dengan sebaik-baiknya,” imbuhnya.
Esti juga menyoroti sejumlah catatan penting soal pengelolaan anggaran pendidikan yang menurutnya masih bermasalah. Ia menekankan bahwa komitmen terhadap pendidikan dasar harus menjadi prioritas, baik di Jawa, daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), maupun wilayah lainnya, dengan pendekatan yang sesuai kebutuhan masing-masing.
MY Esti juga menyinggung total anggaran negara yang mencapai Rp 3.800 triliun, dengan alokasi 20 persen untuk pendidikan. Jika ditambah dengan alokasi dari pemerintah daerah yang juga 20 persen, Esti berpendapat bahwa seharusnya anggaran tersebut cukup untuk menyediakan pendidikan dasar yang bermutu dan gratis.
“Ini sebenarnya memungkinkan untuk mewujudkan pendidikan dasar gratis. Saya mencoba menghitung. Kalau misalnya biaya SD sekitar Rp 300 ribu per bulan dan SMP Rp 500 ribu per bulan, maka dengan alokasi Rp 170 triliun hingga Rp 200 triliun, kita sebenarnya bisa mewujudkannya,” jelasnya.
“Saya yakin ini sangat mungkin, selama ada kemauan, komitmen, dan *political will* untuk mengalokasikan anggaran secara tepat,” pungkasnya.
