keepgray.com – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Komarudin Watubun, meminta Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Budi Arie Setiadi untuk tidak mencari kambing hitam terkait isu judi online (judol). Komarudin menanggapi kabar yang menyebut Budi Arie menuding PDIP berada di balik peredaran judol.
“Ya selesaikan urusan dia sendiri daripada tuduh-tuduh PDIP, karena itu kan masalahnya ada di Kejaksaan yang menyampaikan itu kan, proses-proses resmi di Kejaksaan yang menyebut nama-nama dia,” kata Komarudin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (27/5/2025).
Komarudin menegaskan bahwa Budi Arie harus bertanggung jawab atas proses hukum yang melibatkan namanya. “Jadi tidak usah lempar tanggung jawab kepada siapa-siapa, dia jantan harus dia harus bertanggung jawab atas proses itu, jadi jangan cari kambing hitam lagi,” tambahnya.
Saat ditanya mengenai rencana PDIP untuk melaporkan Budi Arie ke Bareskrim Polri, Komarudin enggan berkomentar lebih jauh. Ia menyatakan partainya lebih fokus mengurus hal-hal yang lebih besar dan penting.
Komarudin juga mempertanyakan mengapa masalah judi online belum juga terselesaikan. Menurutnya, tudingan Budi Arie kepada PDIP dinilai tidak berdasar. “Ini kan masalah judol ini sudah dari dulu kenapa kok nggak beres-beres,” ujarnya.
Ia menambahkan, tidak ada kepentingan PDIP untuk mengurus hal tersebut. “Kalau urusan ke PDIP ya itu saya kira dia tidak bertanggung jawab kalau menuduh PDIP, apa kepentingan PDIP mengurus yang begitu, itu seperti kata Deddy Sitorus, justru Budi Arie harus orang pertanyakan kok punya duit ratusan miliar di LHKPN itu, itu yang begitu-begitu harus diklarifikasi, nggak usah urus cari cari kambing hitam,” imbuhnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Sadarestuwati, telah meminta Budi Arie untuk mencabut pernyataannya dan meminta maaf kepada PDIP karena telah mengaitkan partai tersebut dengan isu judi online. Permintaan maaf ini disampaikan Sadarestuwati saat rapat Komisi VI dengan Menkop UKM Budi Arie pada Senin (26/5).
“Terakhir saya hanya menyampaikan ke Pak Menteri yang tadi sudah kita bicarakan, saya minta Pak Menteri untuk bisa menarik, mencabut pernyataan Pak Menteri dan sekaligus membuat permohonan maaf,” kata Sadarestuwati dalam rapat.
Ia menganggap pernyataan Budi Arie tidak benar dan tidak merujuk pada sebuah lembaga, melainkan personal. Sadarestuwati bahkan memberikan ultimatum agar Budi Arie melakukan hal tersebut dalam waktu 1 x 24 jam. “Itu disampaikan di media nasional juga disampaikan di medsos bahwa apa yang disampaikan Pak Menteri itu tidak benar adanya, karena itu bukan sebuah lembaga. Semuanya itu adalah personal. Dan saya minta itu bisa dilakukan 1 x 24 jam saat ini,” tegasnya.
