keepgray.com – Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta mempertanyakan efektivitas penyelenggaraan *job fair* oleh Pemprov DKI Jakarta dalam mengatasi pengangguran di ibu kota. Anggota Fraksi PAN, Syahroni, menyampaikan sorotan ini dalam Rapat Paripurna Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2024 di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (16/6/2025).
Syahroni menilai bahwa *job fair* yang diselenggarakan belum mampu menciptakan SDM unggul yang dapat bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Ia juga mengkritik kegiatan tersebut cenderung bersifat seremonial tanpa adanya indikator keberhasilan yang terukur.
PAN mendesak Pemprov DKI untuk membuka data terkait dampak langsung *job fair* terhadap penyerapan tenaga kerja. Jika terbukti tidak efektif, PAN menyarankan agar Pemprov mulai mempertimbangkan program alternatif seperti *link and match* antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Syahroni juga meminta penjelasan dan rencana konkret Pemprov DKI dalam membangun SDM unggul yang mampu mendukung kemajuan Jakarta.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta menyatakan dukungannya terhadap usulan evaluasi program ketenagakerjaan yang lebih berfokus pada hasil (*outcome based*). Pendekatan ini dinilai lebih efektif dalam mengukur dampak nyata dari berbagai program pemerintah terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kompetensi tenaga kerja.
Wagub DKI juga menyetujui usulan tambahan berupa program Magang Berjamin Kerja, integrasi antara *job fair* dan pelatihan, serta insentif bagi perusahaan yang membuka banyak lapangan kerja. Ia menegaskan bahwa Pemprov DKI akan terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap pelaksanaan *job fair* agar program tersebut benar-benar memberikan manfaat nyata bagi para pencari kerja di Jakarta.
