keepgray.com – Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan keprihatinannya atas temuan praktik pengoplosan gas bersubsidi di tiga lokasi di Cileungsi, Kabupaten Bogor. Ia mendesak pemerintah untuk tidak mengabaikan kejahatan yang merugikan masyarakat kecil ini.
Puan menegaskan bahwa pengoplosan gas bersubsidi bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan kejahatan terhadap rakyat kecil yang tidak boleh dianggap remeh. Menurutnya, tindakan ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga membahayakan keselamatan jutaan warga yang bergantung pada gas subsidi untuk kebutuhan sehari-hari.
Puan menambahkan bahwa tabung yang dimodifikasi secara ilegal dapat meledak kapan saja, sehingga membahayakan ibu-ibu di dapur, anak-anak, keluarga, serta para pedagang kecil yang menggunakan tabung gas bersubsidi.
Sebelumnya, polisi menggerebek tiga gudang pengoplosan gas subsidi di Desa Cileungsi Kidul, Kabupaten Bogor, pada Selasa (10/6). Ratusan tabung gas ukuran 12 kg dan 3 kg diamankan. Namun, para pelaku berhasil melarikan diri karena diduga telah mengetahui kedatangan petugas dan bahkan menggunakan anjing penjaga untuk mengamankan gudang.
Puan menilai maraknya pengoplosan gas subsidi sebagai pengkhianatan terhadap kebijakan subsidi yang bertujuan melindungi masyarakat kecil. Ia menyayangkan adanya oknum yang mencari keuntungan dengan mempertaruhkan keselamatan warga.
Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah untuk tidak hanya reaktif setelah kejadian terungkap, tetapi juga bertindak tegas untuk mencegah kasus serupa terulang. Ia juga menyoroti lemahnya sistem pengawasan yang seharusnya melibatkan berbagai pihak, mulai dari distribusi Pertamina, pengawasan Kementerian ESDM, hingga deteksi dini oleh aparat penegak hukum di lapangan.
Puan menjelaskan bahwa jika sampai ada anjing penjaga di gudang pengoplos, itu menandakan bahwa mereka merasa nyaman beroperasi dan pengawasan terlalu longgar atau bahkan ada pembiaran. Ia mendorong adanya pembenahan menyeluruh dalam sistem pengawasan LPG subsidi, termasuk pemanfaatan teknologi pelacakan dan transparansi data distribusi hingga ke level pengecer.
Ia mengungkapkan sering menerima laporan dari masyarakat mengenai isi tabung gas yang tidak sesuai, namun mereka tidak tahu harus melapor ke mana, sehingga menimbulkan keresahan dan ketidakpercayaan terhadap kebijakan subsidi.
Puan menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa diam saja saat keselamatan rakyat dipertaruhkan dan harus ada penanganan yang berkesinambungan terhadap persoalan ini. Ia mendorong pembentukan satuan tugas lintas kementerian yang mampu merespons cepat setiap dugaan penyimpangan dalam program gas bersubsidi, dengan harapan praktik-praktik curang seperti pengoplosan dapat dihentikan secara tuntas.
Puan menekankan bahwa negara tidak boleh kalah dari pihak-pihak yang mengancam keselamatan warga dan mengambil hak-hak rakyat yang berhak mendapatkan subsidi. Jika tidak segera diperbaiki, praktik seperti ini akan terus menggerogoti kepercayaan rakyat terhadap kebijakan subsidi, dan yang paling dirugikan adalah rakyat kecil.
