keepgray.com – Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta menyoroti pelaksanaan program bantuan sosial kesejahteraan keluarga yang dinilai belum optimal, dengan adanya selisih signifikan antara target dan realisasi penerima manfaat.
Bendahara Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Raden Gusti Arief, mengungkapkan hal ini dalam Rapat Paripurna Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2024 di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (16/6/2025).
Dari target 172.447 keluarga penerima manfaat, hanya 160.853 keluarga yang terealisasi. Sebanyak 11.594 keluarga dinyatakan tidak memenuhi kriteria berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 44 Tahun 2022. “Fraksi NasDem meminta agar proses pemadanan data dilakukan secara objektif dan adil, agar bantuan tepat sasaran,” kata Gusti.
Selain itu, Fraksi NasDem menyoroti efektivitas penggunaan anggaran untuk program penurunan stunting. Anggaran yang terealisasi mencapai Rp 1,4 triliun, namun data menunjukkan 3.782 kasus stunting, 555 balita dengan gizi buruk, 3.727 balita dengan gizi kurang, serta 6.891 balita dengan kondisi underweight di DKI Jakarta.
“Fraksi NasDem meminta Pemprov DKI Jakarta agar tidak melakukan pemadanan data secara subjektif kepada keluarga yang seharusnya layak mendapatkan bantuan tersebut. Sehingga bantuan sosial dapat diberikan kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan dan tepat sasaran,” ujarnya.
Di sisi lain, Fraksi NasDem juga meminta Pemprov Jakarta meningkatkan target penurunan prevalensi stunting, kasus balita gizi kurang dan gizi buruk serta kasus balita underweight sebesar 0% untuk angka prevalensi stunting.
“Pada tahun 2024 pada bulan Januari s/d Juli masih terdapat sebanyak 3.782 kasus stunting, sebanyak 555 kasus balita dengan gizi buruk, 3727 kasus balita gizi kurang dan 6.891 kasus balita underweight,” jelasnya.
Mengingat APBD Pemprov DKI Jakarta merupakan yang tertinggi dibandingkan provinsi lain di Indonesia, NasDem berharap Pemprov Jakarta dapat meningkatkan target penurunan prevalensi stunting.
