keepgray.com – Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, melakukan kunjungan ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung pada Rabu (16/7), di mana ia menyapa para pemohon paspor dan WNA yang sedang mengurus perpanjangan izin tinggal atau KITAS.
Dalam kunjungan tersebut, Agus didampingi oleh Sekretaris Jenderal Kemenimipas Asep Kurnia, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Yuldi Yusman, dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi. Tujuan utama kunjungan ini adalah untuk memastikan bahwa pelayanan imigrasi berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.
Agus menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh Kemenimipas. Ia meminta agar proses pelayanan paspor maupun izin tinggal bagi WNA terus disederhanakan tanpa mengurangi kualitas dan kepastian hukum.
“Pelayanan keimigrasian harus adaptif dan mudah, sebagai wujud negara yang bersih dan terpercaya,” ujar Agus kepada wartawan, Kamis (17/7/2025).
Pelayanan keimigrasian di Kanim Bandung saat ini telah mengalami berbagai pembaruan, termasuk sistem antrean daring, penggunaan aplikasi digital M-Paspor, dan transparansi tahapan permohonan yang dapat dipantau langsung oleh pemohon. Selain itu, peningkatan kapasitas petugas serta penguatan pengawasan internal terus dilakukan untuk mencegah terjadinya praktik penyimpangan.
Dalam kunjungannya, Agus juga berdialog langsung dengan pemohon layanan untuk memastikan bahwa seluruh fasilitas telah sesuai dengan standar pelayanan publik yang ramah, nyaman, dan akuntabel.
“Kalau ada apa-apa, mohon diinfokan ke saya ya, untuk perbaikan pelayanan,” pesan Agus kepada salah satu pemohon paspor.
Kepala Kantor Imigrasi Bandung, Muhammad Noviandri, menjelaskan bahwa inovasi pelayanan yang diterapkan di kantornya merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat sekaligus membangun kepercayaan terhadap institusi keimigrasian.
Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian kerja lapangan Agus dalam memastikan bahwa implementasi kebijakan reformasi birokrasi berjalan efektif hingga ke unit pelayanan paling depan, serta memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam membangun layanan publik yang modern dan responsif.
