keepgray.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa implementasi kebijakan diskon tarif listrik 50 persen masih menunggu hasil Rapat Terbatas (Ratas) antara para menteri dengan Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan ini ditargetkan mulai berlaku pada 5 Juni 2025.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman Hutajulu, mengungkapkan bahwa pihaknya belum mengambil langkah lebih lanjut terkait rencana penerapan diskon tarif listrik tersebut. Saat ini, kebijakan tersebut masih dalam proses di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Oleh karena itu, Kementerian ESDM belum memberikan rekomendasi lanjutan kepada PT PLN (Persero).
“Belum ada (rekomendasi lanjutan ke PLN), itu kan dari Menko (Airlangga) dulu baru ke kita,” ujar Jisman di Kantor Ditjen Ketenagalistrikan, Jakarta Selatan, Senin (2/6).
Menurut Jisman, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan untuk menggelar rapat terkait kebijakan ini. Pihaknya akan menyampaikan informasi lebih lanjut mengenai rencana diskon tarif listrik setelah Ratas.
“Nanti kan akan dilaporkan resmi. Kelihatannya ada ratas hari ini, jadi tunggu aja. Dari bapak Presiden dulu ratas, baru Kemenko (perekonomian) baru ke kita, baru ke PLN,” jelas Jisman.
Pemerintah berencana menerapkan diskon tarif listrik sebesar 50 persen pada bulan Juni dan Juli 2025. Diskon ini rencananya akan diberikan kepada 79,3 juta rumah tangga dengan daya 1.300 VA ke bawah, dimulai pada 5 Juni 2025.
Di sisi lain, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku belum mengetahui secara pasti mengenai rencana pemerintah tersebut. Bahlil menjelaskan bahwa setiap kebijakan terkait diskon atau pemotongan tarif seharusnya dibahas terlebih dahulu dengan kementerian terkait. Ia mengaku belum menerima laporan mengenai adanya diskon tarif listrik tersebut.
“Gini, gini, setahu saya ya kalau ada pemotongan atau apapun dalam mekanismenya, selalu ada pembahasan dulu, ya. Pembahasannya selalu biasanya, ada Kementerian ESDM. Saya nggak tahu apakah di teknis sudah ada atau belum, saya belum tahu,” ungkapnya di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (26/5).
