keepgray.com – Program Sekolah Rakyat mendapatkan respons positif dari pemerintah daerah, salah satunya dari Kota Lhokseumawe yang menyediakan lahan seluas 20 hektare, jauh melebihi syarat minimal 8,5 hektare.
Wali Kota Lhokseumawe, Sayuti Abubakar, menyampaikan hal ini saat audiensi dengan Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, di Gedung Kemensos, Jakarta, pada Jumat (13/6/2025). “Untuk usulan Sekolah Rakyat yang permanen, kita punya hamparan tanah itu 20 hektare,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/6/2025).
Lahan tersebut berlokasi di Desa Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe. Sayuti optimistis bahwa Sekolah Rakyat dapat segera dibangun di atas lahan yang menurutnya sudah rata dan siap pakai.
Sekolah Rakyat adalah program sekolah gratis berasrama yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan sangat miskin yang masuk dalam desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Sayuti mengungkapkan bahwa terdapat 6.600 warga Kota Lhokseumawe yang masuk kategori miskin ekstrem, atau sekitar 4 persen dari total populasi 197.339 jiwa. Dengan adanya Sekolah Rakyat, diharapkan dapat membantu mengentaskan kemiskinan di wilayahnya.
Agus Jabo menyambut baik usulan tersebut dan menyatakan bahwa program Sekolah Rakyat akan menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Ia menambahkan bahwa seluruh pemerintah daerah masih memiliki peluang untuk berpartisipasi dalam pembangunan Sekolah Rakyat.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 100 Sekolah Rakyat setiap tahunnya. Saat ini, proses pembangunan Sekolah Rakyat permanen sedang berlangsung, dengan lahan yang diusulkan oleh pemerintah daerah.
Agus menekankan bahwa lahan yang diusulkan harus bersertifikat dan dimiliki oleh pemerintah daerah. Luas lahan juga harus sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
Kemensos telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) bersama dengan kementerian dan lembaga terkait untuk menyukseskan program Sekolah Rakyat. Satgas ini bertugas dalam bidang kurikulum dan guru (Kemendikbudristek), sarana dan prasarana (Kemen PUPR), serta siswa (Kemensos).
Agus juga menegaskan bahwa siswa dan guru Sekolah Rakyat harus berasal dari domisili setempat, yaitu Lhokseumawe. Ia menambahkan bahwa guru yang dipilih harus memiliki karakter khusus dan empati, karena program ini ditujukan untuk masyarakat miskin.
