keepgray.com – Kementerian Koperasi (Kemenkop) menargetkan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) yang akan segera diluncurkan Presiden Prabowo Subianto, dapat membuka 1,6 juta lowongan kerja.
Deputi Bidang Pengembangan Usaha Kemenkop, Panel Barus, menyampaikan perkiraan ini didasarkan pada perhitungan bahwa setiap Kopdes Merah Putih akan membutuhkan sekitar 20 karyawan.
“Dan itu di desa, bukan di kota. Itu juga yang akan menahan urbanisasi, orang enggak harus cari kerja lagi ke (kota),” ujarnya di kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Senin (23/6).
Panel Barus belum dapat memastikan kapan lowongan kerja Kopdes Merah Putih akan dibuka. Ia menegaskan bahwa saat ini belum ada pembukaan lowongan kerja Kopdes Merah Putih.
“Enggak, belum ada. Itu banyak yang hoax tuh, kalau flyer-flyer yang bilang ini terima dengan gaji sekian tuh banyak hoaks,” tegasnya.
Menteri Koperasi, Budi Arie, menambahkan bahwa hingga saat ini telah terbentuk 80.133 unit Kopdes Merah Putih yang rencananya akan diresmikan pada 12 Juli mendatang, bertepatan dengan Hari Koperasi.
Budi Arie menjelaskan bahwa ada tiga fase dalam program Kopdes Merah Putih, yaitu pembentukan, pembangunan operasional, dan monitoring. Saat ini, program masih berada dalam tahap pembentukan.
Tahap pembangunan operasional, termasuk pembiayaan koperasi, akan dibahas dalam rapat terbatas (ratas) di Hambalang, Jawa Barat.
Lebih lanjut, Budi Arie menjelaskan bahwa setelah terbentuk, setiap Kopdes akan menyusun rencana bisnis sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa, yang kemudian akan diserahkan kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Jika proposal ditolak, koperasi harus memperbaikinya hingga disetujui oleh Himbara untuk mendapatkan pendanaan.
“Nanti setelah itu, tahap itu baru masuk lagi ke tahap monitoring, evaluasi. Termasuk merumuskan, termasuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di masing-masing Kopdes,” jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa lebih dari 37 ribu Koperasi Desa Merah Putih telah mengantongi legalitas hingga pertengahan Juni 2024.
“Dari 79.882 itu (jumlah koperasi yang sudah musyawarah desa khusus), sudah hari ini, kemarin 36 (ribu), hari ini 37.300. Berarti sudah hampir 47 persen, hampir (yang legal),” kata Zulkifli Hasan dalam konferensi pers di Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Jumat (13/6).
