keepgray.com – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa praktik beras oplosan telah merugikan masyarakat lebih dari Rp 99 triliun. Kerugian ini diungkapkan dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IV DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (16/7/2025).
Menurut Amran, angka Rp 99 triliun itu merupakan perhitungan kerugian akibat peredaran beras oplosan selama satu tahun. Ia menduga bahwa praktik ini telah berlangsung lama, bahkan bisa mencapai 5 hingga 10 tahun. Amran menegaskan bahwa angka kerugian tersebut bisa lebih besar jika penelusuran dilakukan lebih jauh ke belakang.
Praktik beras oplosan ini merugikan masyarakat karena beras biasa dijual dengan harga premium setelah diganti bungkusnya. Amran mencontohkan, beras curah diganti bungkusnya menjadi beras premium dengan foto-foto yang diserahkan kepada penegak hukum sebagai bukti. Ia menekankan bahwa harga beras yang dijual naik, namun kualitasnya tidak meningkat.
Amran mengibaratkan praktik ini seperti menjual emas 18 karat dengan harga emas 24 karat. Temuan ini didasarkan pada pemeriksaan tim independen yang melibatkan 13 laboratorium di seluruh Indonesia, termasuk Sucofindo.
Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto menyoroti kasus beras premium yang dioplos dengan beras berkualitas rendah. Titiek meminta agar perusahaan yang terlibat dalam kasus ini ditindak tegas agar memberikan efek jera. Ia juga berharap semua pihak mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.
Titiek सोeharto menekankan pentingnya ketertiban dalam upaya meningkatkan urusan pangan dan mencapai swasembada.
