keepgray.com – Kementerian Transmigrasi bersama Pemerintah Kabupaten Pandeglang berencana mengembangkan kawasan transmigrasi modern di wilayah Selatan Banten. Inisiatif ini bertujuan menciptakan pusat perekonomian baru dan mendorong hilirisasi komoditas unggulan di daerah tersebut.
Rencana ini diungkapkan oleh Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, setelah pertemuannya dengan Bupati Pandeglang, Raden Dewi Setiani, di Kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, pada Jumat (23/5). Melalui keterangan tertulis yang diterima pada Minggu (25/5/2025), Menteri Iftitah menjelaskan bahwa konsep transmigrasi modern melampaui sekadar relokasi penduduk.
“Transmigrasi modern bukan lagi soal relokasi, tetapi tentang membangun ekosistem ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Iftitah. Ia menambahkan bahwa pihaknya akan segera mengirimkan tim untuk mengevaluasi langsung kesiapan kawasan di Pandeglang.
Sebagai bagian dari strategi terintegrasi, Kementerian Transmigrasi akan berkoordinasi dengan Kementerian Investasi. Langkah ini bertujuan untuk menjaring mitra dari sektor swasta, termasuk investor dan *off-taker*, guna memperkuat rantai pasok di kawasan transmigrasi.
Menteri Iftitah menjelaskan bahwa program transmigrasi modern yang digagas kementeriannya akan mengintegrasikan permukiman, pertanian, dan industri dalam satu ekosistem yang kohesif. Dengan dukungan redistribusi lahan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), pendekatan ini diharapkan mampu memperluas basis ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, dan menekan angka kemiskinan di daerah.
Dalam audiensi tersebut, turut hadir Tay Enoku, seorang pelaku industri kelapa yang sukses membangun kawasan transmigrasi berbasis industri di Pulau Burung, Riau. Tay membagikan pengalamannya, menyatakan bahwa kelapa adalah komoditas rakyat dan pendekatan yang diterapkan adalah “bottom-up”. “Kini produk kami—dari minyak kelapa hingga kelapa segar—sudah ekspor ke banyak negara,” jelas Tay.
Menyambut rencana ini, Bupati Pandeglang, Raden Dewi Setiani, menegaskan kesiapan daerahnya untuk mendukung implementasi transmigrasi berbasis korporasi masyarakat. “Kami memiliki sejumlah lahan yang belum tergarap, dan jika dikelola secara produktif bisa menjadi pengungkit ekonomi daerah,” kata Dewi. Ia juga menambahkan bahwa hal ini telah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Kementerian ATR/BPN sebagai bagian dari strategi pembangunan terpadu.
