keepgray.com – Kementerian Sosial (Kemensos) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat bertemu Kepala PPATK Ivan Yustiavanda di kantor PPATK, Jakarta, Jumat (4/7/2025).
Gus Ipul menjelaskan bahwa analisis rekening penerima bansos oleh PPATK akan menjadi bukti kebenaran data yang dimiliki Kemensos. “Dalam rangka upaya data yang semakin akurat, dan bansos dapat diterima oleh yang berhak, kami mohon bantuan PPATK untuk melakukan semacam analisis terhadap rekening seluruh penerima bansos,” ujarnya. Data-data terkait telah disampaikan kepada PPATK untuk ditindaklanjuti.
Hasil analisis dari PPATK akan dijadikan pedoman untuk memastikan ketepatan sasaran bantuan sosial. Pertemuan tersebut mengungkap indikasi banyaknya rekening penerima bansos yang dormant atau tidak melakukan transaksi selain menerima transfer.
Ivan Yustiavanda menyambut baik inisiatif Kemensos dan menyatakan kesiapannya melakukan eksplorasi data yang diberikan. “Apa yang diharapkan oleh Presiden melalui Kemensos, bansos harus tepat sasaran, digunakan secara benar, dan kepada orang-orang yang tepat, bisa dilaksanakan dengan baik,” kata Ivan.
PPATK juga menemukan beberapa data yang kurang sesuai dan akan segera menyerahkannya kepada Kemensos untuk pengambilan kebijakan terkait penyaluran bansos. “Kami menemukan beberapa data memang yang anomali, dan itu akan kami serahkan segera kepada Pak Mensos untuk mengambil kebijakan terkait dengan penyaluran bansos,” ungkapnya. PPATK berkomitmen untuk terus mendukung Kemensos dalam mewujudkan bantuan sosial yang efektif dan tepat sasaran.
Sebelumnya, Gus Ipul melaporkan bahwa per 1 Juli 2025, lebih dari Rp 20 triliun bansos triwulan II telah tersalurkan kepada belasan juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Rinciannya, Bansos PKH telah menjangkau lebih dari 8 juta KPM (sekitar 80,49% dari total kuota) dengan nilai Rp 5,8 triliun. Bansos Sembako telah tersalurkan kepada lebih dari 15 juta KPM (sekitar 84,71% dari target) dengan nilai mencapai Rp 9,2 triliun. Tambahan bantuan sebesar Rp200 ribu per bulan selama dua bulan kepada 18,3 juta KPM juga telah tersalurkan ke 15 juta KPM, dengan nilai Rp 6,19 triliun.
Terdapat 3,6 juta KPM yang belum menerima bansos karena beberapa faktor. Pertama, Perpres Nomor 63 Tahun 2017 mewajibkan penyaluran bansos secara non-tunai melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), sehingga penyaluran melalui PT Pos dialihkan, kecuali untuk kelompok rentan. Kedua, terdapat 629.513 KPM penerima baru yang belum memiliki rekening karena data terpadu sosial ekonomi nasional (DTSEN) menggantikan DTKS sebagai acuan penyaluran bantuan. Ketiga, keterlambatan pencairan juga disebabkan oleh analisis rekening oleh PPATK untuk memastikan ketepatan sasaran.
