keepgray.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan komitmennya untuk bersinergi dengan Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara yang dibentuk oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Kerja sama ini akan difokuskan pada pengamanan penerimaan negara, baik melalui upaya pencegahan maupun penindakan.
Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Kemenkeu, Bimo Wijayanto, menyampaikan hal ini dalam konferensi pers APBN Kita edisi Juni 2025 yang disiarkan melalui kanal YouTube Kemenkeu. “Kami berkomitmen untuk berkoordinasi dan bersinergi, khususnya untuk mengamankan penerimaan negara baik dari sisi pencegahan maupun dari sisi penindakan,” ujarnya, Rabu (18/6/2025).
Bimo menjelaskan bahwa pihaknya telah berdiskusi dengan Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara di kantor Kemenkeu.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyambut baik pembentukan Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara. Menurutnya, Satgassus ini akan mendukung upaya peningkatan penerimaan negara di berbagai sektor, yang pada gilirannya akan menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sehat.
“Tentu adalah merupakan hal yang positif untuk terus mendukung karena tadi APBN kita yang sehat harus didukung oleh penerimaan negara yang kuat,” kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga menuturkan bahwa dirinya diundang pada saat peluncuran pertama Satgassus oleh Polri. Ia menambahkan bahwa pembentukan satgas khusus ini bukanlah hal yang baru, karena Satgassus dari Kepolisian Republik Indonesia sebenarnya sudah ada sejak beberapa tahun terakhir, dan inisiatif ini mungkin diperkuat lagi.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebelumnya telah membentuk Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara dengan fokus mendampingi kementerian terkait dalam meningkatkan penerimaan negara di berbagai sektor. Novel Baswedan ditunjuk sebagai Wakil Kepala Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara.
Kepala Satgassus dijabat oleh Herry Muryanto, dengan anggota yang terdiri dari mantan pegawai KPK yang berpengalaman dalam menangani kasus korupsi dan ahli dalam tata kelola pemerintahan. Anggota Satgassus sebelumnya tergabung dalam Satgassus Pencegahan Korupsi.
Yudi Purnomo Harahap, anggota Satgassus, menyatakan bahwa selama enam bulan terakhir, Satgassus telah berkoordinasi dengan berbagai kementerian, termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, dan yang terbaru adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Satgassus juga telah melakukan peninjauan langsung ke lapangan, termasuk di Pelabuhan di Jawa Timur pada 7-9 Mei 2025 dan Pelabuhan Benoa Bali pada 11-13 Juni 2025.
Hotman Tambunan, ketua Tim Satgassus Sektor Perikanan, mengidentifikasi potensi peningkatan pendapatan negara di sektor perikanan. Satgassus mendampingi para pemangku kepentingan lintas instansi, lembaga, dan kementerian, baik pusat maupun daerah, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Kementerian Perhubungan RI, serta pemerintah provinsi.
“Satgassus berusaha untuk memetakan masalah dan menawarkan serta mengawal solusi agar PNBP di sektor perikanan meningkat,” kata Yudi Purnomo.
Dalam kunjungan ke Pelabuhan Perikanan Mayangan di Probolinggo, Jawa Timur, dan Pelabuhan Perikanan di Benoa, Bali, Satgassus menemukan permasalahan terkait banyaknya kapal penangkap ikan di bawah atau di atas 30 GT yang menangkap ikan di atas 12 mil laut tanpa izin penangkapan ikan. Akibatnya, hasil tangkapan kapal-kapal tersebut tidak dapat dipungut PNBP-nya. Beberapa kapal telah mengajukan perizinan, namun masih terkendala dan membutuhkan waktu yang lama.
