keepgray.com – Menteri Kebudayaan (Menbud), Fadli Zon, hari ini menghadiri Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi X DPR RI di Ruang Rapat Komisi X DPR RI Gedung Nusantara I, Jakarta. Agenda utama rapat ini adalah membahas pelaksanaan penulisan ulang sejarah Indonesia yang digagas oleh Kementerian Kebudayaan RI.
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menekankan pentingnya Komisi X mendengarkan penjelasan dari Kementerian Kebudayaan mengenai bagaimana proses penulisan ulang sejarah ini akan dilakukan, siapa saja pihak yang akan dilibatkan, serta hal-hal terkait lainnya.
Menurut Fadli Zon, urgensi penulisan ulang sejarah Indonesia adalah untuk menghapus bias kolonial dan menegaskan perspektif Indonesia-Sentris. Ia menjelaskan, penulisan sejarah ini diharapkan dapat dimulai pada tahun 2025.
“Urgensi penulisan sejarah 2025, antara lain menghapus bias kolonial dan menegaskan perspektif Indonesia-Sentris; menjawab tantangan kekinian dan globalisasi; membentuk identitas nasional yang kuat; menegaskan otonomi sejarah; relevansi untuk generasi muda, dan menemukan kembali jati diri Indonesia,” ujar Fadli dalam keterangan tertulis, Senin (26/05/2025).
Fadli menambahkan bahwa narasi sejarah yang ada saat ini masih belum sepenuhnya terbebas dari perspektif kolonial dan kurang relevan dengan tantangan kekinian serta globalisasi, terutama bagi generasi muda. Oleh karena itu, penulisan kembali sejarah Indonesia dianggap sebagai keharusan, bukan lagi pilihan.
Dalam Raker tersebut, Kementerian Kebudayaan dan Komisi X DPR RI menyepakati bahwa proses penulisan sejarah Indonesia harus melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan. Hal ini bertujuan agar buku sejarah yang dihasilkan dapat ditulis secara objektif, transparan, mendalam, komprehensif, holistik, inklusif, dan merepresentasikan memori kolektif bangsa. Selain itu, buku ini diharapkan bermanfaat untuk pengetahuan, pendidikan, serta pembangunan karakter bangsa yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.
Fadli mengungkapkan bahwa penulisan sejarah Indonesia ini direncanakan terdiri atas 10 jilid. Seri jilid tersebut meliputi: Sejarah Awal Nusantara; Nusantara dalam Jaringan Global: India dan Cina; Nusantara dalam Jaringan Global: Timur Tengah; Interaksi dengan Barat: Kompetensi dan Aliansi; Respons terhadap Penjajahan; Pergerakan Kebangsaan; Perang Kemerdekaan Indonesia Masa Bergejolak dan Ancaman Integrasi; Orde Baru (1967-1998); serta Era Reformasi (1999-2024).
“Kita tidak bisa menuliskan sejarah secara detail dan isi buku ini hanyalah garis besar. Karena sejarah ini mencakup banyak bidang, tentu isi buku ini tidak bisa mencakup secara detail, tetapi yang ingin kita mulai, yaitu perspektif Indonesia atau Indonesia sentris,” jelas Fadli.
Ia juga menyebutkan bahwa Indonesia telah absen dalam menulis sejarah bangsa selama kurang lebih 26 tahun. Fadli memastikan bahwa ketika proses penulisan sudah mencapai 70%, akan dibuka sesi diskusi dengan melibatkan berbagai macam ahli sebagai bagian dari uji publik.
Rapat kerja ini dihadiri oleh Ketua beserta 34 Anggota Komisi X DPR RI dari 8 Fraksi, dengan mayoritas menyetujui dilanjutkannya penulisan buku sejarah tersebut. Dari pihak Kementerian Kebudayaan, turut hadir Wakil Menteri Kebudayaan, Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan, Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, Inspektur Jenderal Kementerian Kebudayaan, Direktur Sejarah dan Permuseuman, segenap Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri Kebudayaan, serta Tim Editor Umum Buku Sejarah Indonesia.
