keepgray.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan bahwa program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) akan menitikberatkan pada aspek keberlanjutan. Pembangunan 1.100 kampung nelayan yang ditargetkan selesai pada tahun 2027 tersebut tidak hanya berfokus pada infrastruktur dan sarana produksi, tetapi juga pada kesejahteraan jangka panjang masyarakat pesisir.
“Kampung Nelayan Merah Putih ini bukan sebatas proyek membangun, tapi bagaimana memastikan pembangunan yang dilakukan menghasilkan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik, Doni Ismanto Darwin, dalam keterangannya, Senin (16/6/2025).
Hal tersebut disampaikan Doni dalam sebuah talkshow di Kantor KKP, Jakarta Pusat. KKP telah menerima 910 proposal pengajuan lokasi pelaksanaan program Kampung Nelayan Merah Putih dari berbagai daerah di Indonesia. Ratusan proposal itu sedang ditelaah untuk mengetahui potensi, penerimaan masyarakat, hingga status lahan yang diusulkan.
Doni menegaskan, telaah mendalam penting dilakukan agar pelaksanaan program tepat sasaran. Program pembangunan kampung nelayan yang telah teruji keberhasilannya di Biak, Papua, ini bertujuan menghadirkan kemandirian masyarakat pesisir, peningkatan produktivitas, serta kesejahteraan.
Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Trian Yunanda, menambahkan bahwa pada tahap awal pelaksanaan program KNMP, pihaknya akan memilih 100 kampung yang benar-benar siap untuk dibangun. Aspek sosial, potensi, produktivitas, serta status lahan menjadi pertimbangan utama.
“Dari survei yang kami lakukan, dan sejumlah proposal yang telah kami telaah, persoalannya banyak daerah yang diajukan tapi lahannya belum clear. Ini tentu menjadi tantangan tersendiri, karena kami tidak mungkin membangun di lokasi yang tidak jelas kepemilikannya,” ungkap Trian.
Diketahui, pembangunan KNMP tahun 2025 menargetkan 100 kampung, dan 1.000 kampung lainnya akan dilanjutkan pada tahun 2026 hingga 2027. Selain wilayah pesisir, program KNMP juga menyasar kampung budidaya yang mayoritas masyarakatnya adalah pembudidaya. Pengelolaan KNMP selanjutnya akan melibatkan koperasi sebagai penggerak usaha.
Untuk memastikan program KNMP berjalan berkelanjutan, KKP tidak hanya membangun infrastruktur dan sarana prasarana produksi, tetapi juga melakukan pendampingan dan rekayasa sosial. Hal ini bertujuan memastikan kegiatan usaha dari hulu hingga hilir yang terintegrasi dalam satu kampung berjalan berkesinambungan. Selain itu, KKP akan memaksimalkan peran ribuan penyuluh perikanan untuk mendampingi masyarakat di lokasi KNMP.
“Kita tidak ingin hanya membangun, tapi bersama-sama masyarakat untuk bertumbuh sehingga seluruh struktur komunitas masyarakat kita punya kemandirian dari apa yang sudah kita bangun,” ungkap Trian.
Program KNMP mendapat dukungan positif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. PT Pertamina Patra Niaga, misalnya, menyatakan kesiapannya untuk mendukung pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di lokasi KNMP, termasuk menjembatani penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi kepada nelayan.
VP Retail Fuel Sales PT Pertamina Patra, Eko Ricky Susanto, mengatakan bahwa pihaknya siap mendukung pembangunan SPBN jika memang dibutuhkan di wilayah tersebut.
“Tentu saja dengan syarat dan ketentuan, karena kita harus menjamin bahwa mitra, baik itu koperasi maupun badan usaha yang menjalankan SPBN, secara keekonomian mereka mendapat benefit supaya sustain. Kemudian perizinannya,” kata Eko.
Sementara itu, Carno, perwakilan nelayan dari Desa Cikiruhwetan, Pandeglang, berharap program KNMP dapat menyelesaikan persoalan abrasi yang melanda permukiman warga desa. Ia juga menyampaikan bahwa sejumlah nelayan di tempatnya tinggal mengalami kesulitan mengakses BBM bersubsidi, khususnya untuk kapal nelayan di atas 10 GT.
“Kami sangat setuju dan akan mensosialisasikan program ini ke teman-teman nelayan yang lain,” ungkapnya.
