keepgray.com – Perusahaan militer swasta (PMCs) asal China diam-diam memperluas pengaruhnya di Afrika dan Asia, beroperasi di balik kedok perlindungan aset Belt and Road Initiative (BRI) atau penyedia logistik keamanan. Kehadiran mereka menimbulkan kekhawatiran akan intervensi terselubung dalam urusan politik negara-negara berkembang.
Ratish Mehta, peneliti di Organisation for Research on China and Asia (ORCA), menyoroti bahwa PMCs China merupakan ancaman unik yang belum banyak disadari. Aktivitas mereka dinilai memperkuat pemerintahan otoriter, menekan perbedaan pendapat, dan meningkatkan ketergantungan negara tuan rumah pada China.
Perusahaan seperti Frontier Services Group (FSG), DeWe Security, dan Haiwei Security seringkali beroperasi sebagai unit logistik atau perlindungan untuk mengamankan proyek infrastruktur di wilayah konflik. Namun, peran mereka kerap meluas ke ranah politik.
Di Sudan Selatan, misalnya, PMCs China yang beroperasi di sekitar ladang minyak milik CNPC (perusahaan minyak milik negara China) bekerja sama dengan milisi pro-pemerintah dan berbagi informasi intelijen saat konflik pecah pada tahun 2018. Tindakan ini menjadikan mereka pendukung aktif salah satu faksi dalam perang sipil.
“Kehadiran mereka mengubah dinamika konflik, meningkatkan kapabilitas militer pemerintah, sekaligus melindungi kepentingan ekonomi China. Meski tak ada pengerahan militer resmi dari China, secara de facto mereka telah campur tangan melalui agen-agen kuasi-negara ini,” kata Mehta, seperti dikutip dari PML Daily, Minggu (22/6/2025). Keterlibatan ini mengaburkan batas antara kepentingan negara dan korporasi, menimbulkan pertanyaan tentang netralitas dan dampak jangka panjang dari operasi PMCs China di negara-negara berkembang.
