keepgray.com – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan kesiapan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menjalin kerja sama dengan 10 provinsi anggota Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (MPU) dalam berbagai bidang, mulai dari pangan, pengolahan sampah, hingga transportasi. Pernyataan ini disampaikan saat membuka Forum MPU 2025 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, pada Selasa (17/6/2025).
Pramono Anung menekankan bahwa Jakarta sangat terbuka untuk berkolaborasi dengan seluruh kepala daerah dari 10 provinsi yang tergabung dalam forum tersebut. Ia menyoroti sektor pertanian dan pangan sebagai salah satu bidang yang memiliki potensi besar untuk dikerjasamakan. Mengingat keterbatasan lahan di Jakarta, ia menjelaskan bahwa Ibu Kota sangat bergantung pada daerah mitra untuk memenuhi kebutuhan pangan warganya. Jakarta hanya memiliki dua persen lahan yang diperuntukkan bagi pertanian modern.
Selain sektor pangan, Pramono juga menawarkan kerja sama dalam pengelolaan sampah. Ia mengungkapkan bahwa Jakarta memiliki cadangan 55 juta ton sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, yang dapat dimanfaatkan melalui pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSA). Produksi sampah harian Jakarta mencapai 7.700 ton, sehingga pengelolaan sampah menjadi isu krusial yang membutuhkan solusi inovatif.
Di sektor transportasi, Pramono menyoroti pentingnya integrasi sistem antarkota melalui program Transjabodetabek. Ia mengumumkan rencana pembukaan 10 rute baru Transjabodetabek, melanjutkan lima rute yang sudah beroperasi. Integrasi transportasi ini diharapkan dapat memecahkan masalah kemacetan di Jakarta, terutama dengan melibatkan wilayah Jawa Barat dan Banten yang berbatasan langsung dengan Jakarta.
Pemerintah Provinsi Jakarta juga memberikan layanan transportasi umum gratis bagi 15 golongan masyarakat, termasuk yang berdomisili di luar Jakarta. Untuk mendukung pembiayaan subsidi ini, Pramono berencana menaikkan tarif parkir dan menerapkan skema Electronic Road Pricing (ERP). Langkah ini bertujuan untuk mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.
Pramono juga menyinggung upaya pemenuhan kebutuhan air bersih di Jakarta, yang saat ini baru mencapai 71 persen. Ia menargetkan seluruh warga Jakarta dapat mengakses air bersih pada tahun 2029. Jika pembangunan Waduk Karian mengalami kendala, Pemprov DKI siap mengambil alih proyek tersebut, bekerja sama dengan Pemerintah Jawa Barat dan Banten.
