keepgray.com – Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, memberikan apresiasi kepada pemerintah atas pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) empat perusahaan tambang di Raja Ampat. Namun, PT Gag Nikel (PT GN), anak usaha PT Aneka Tambang (Antam), menjadi pengecualian. Sugeng berharap pengawasan terhadap perusahaan tambang di wilayah tersebut diperketat.
“Kita apresiasi setinggi-tingginya dengan cepat presiden merespons dan selanjutnya mencabut IUP PT Kawei Sejahtera Mining, Mulia Raymond Perkasa, Anugerah Surya Pratama dan PT Nurham,” ujar Sugeng kepada wartawan, Selasa (10/6/2025).
Sugeng menjelaskan bahwa keempat tambang nikel tersebut berlokasi berdekatan dan bahkan termasuk dalam kawasan global geopark Raja Ampat yang ditetapkan UNESCO pada 2023. Ia menekankan pentingnya menjaga kawasan konservasi di Indonesia dari kerusakan akibat aktivitas tambang yang tidak sesuai prosedur.
“Kita harus selamatkan dan lindungi kawasan Raja Ampat, agar tetap menjadi kawasan konservasi,” tegasnya.
Menurut Sugeng, Raja Ampat memiliki 75% biota laut dunia, sehingga perlindungan kawasan ini sangat penting sebagai penyangga ekosistem bumi. Ia menambahkan bahwa pemanfaatan ekonomi yang besar dapat diperoleh melalui pengembangan wisata lingkungan dan skema ekonomi hijau seperti ekonomi karbon.
Terkait PT Gag Nikel yang izinnya tidak dicabut, Sugeng berharap pengawasan di sana diperketat. “Kita dorong semua praktik pertambangan dengan menerapkan standar ESG, enviroment, social and governance yang ketat. Sehingga keberadaan tambang benar-benar related dan menunjang pembangunan yang berkelanjutan,” katanya.
Sugeng menekankan bahwa meskipun negara membutuhkan tambang untuk keberlanjutan, hal ini tidak boleh mengorbankan lingkungan. Ia mengingatkan bahwa setiap pembangunan harus memerhatikan target net zero emission pada 2026.
“Kita butuh tambang, karena dari situ ada pendapatan negara, penyerapan tenaga kerja dan kegiatan ekonomi lain. Tapi, jangan sampai mengorbankan lingkungan, yang justru akan merampas masa depan generasi mendatang,” imbuhnya.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa PT Gag Nikel tidak termasuk dalam pencabutan izin karena merupakan bagian dari aset negara dan telah dievaluasi memiliki aktivitas pertambangan yang baik serta sesuai dengan AMDAL. Presiden Prabowo Subianto, kata Bahlil, telah menginstruksikan pengawasan ketat terhadap pertambangan oleh PT Gag Nikel, terutama terkait dengan aspek lingkungan.
Adapun empat perusahaan yang dicabut izinnya adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining.
