Insentif Prabowo Lanjut di 2024

keepgray.com – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan lima insentif yang akan berlaku mulai Juni 2025. Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani setelah rapat terbatas yang dipimpin oleh Prabowo di Istana Kepresidenan. Paket ekonomi ini berkurang satu dari rencana awal karena pembatalan diskon 50 persen untuk tarif listrik.

Sri Mulyani menyatakan bahwa insentif ini diharapkan dapat menjaga pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 mendekati 5 persen, mengingat perkiraan sebelumnya menunjukkan potensi pelemahan akibat kondisi global.

Insentif pertama adalah diskon untuk tiket kereta api, pesawat, dan angkutan laut senilai total Rp940 miliar. Diskon tiket kereta api sebesar 30 persen, diskon tiket angkutan laut sebesar 50 persen, dan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) untuk tiket pesawat sebesar 6 persen.

Insentif kedua berupa diskon tarif tol sebesar 20 persen yang akan berlaku pada Juni-Juli 2025, dengan perkiraan biaya sebesar Rp650 miliar.

Insentif ketiga adalah penebalan bantuan sosial (bansos) senilai Rp11,93 triliun. Hal ini dilakukan dengan menambah bantuan kartu sembako sebesar Rp200 ribu per bulan dan bantuan pangan beras sebesar 10 kg.

Insentif keempat adalah bantuan subsidi upah (BSU) sebesar Rp300 ribu per bulan bagi 17,3 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta atau di bawah upah minimum provinsi/kabupaten/kota. Bantuan ini juga akan diberikan kepada 288 ribu guru honorer di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta 277 ribu guru honorer di Kementerian Agama. BSU akan diberikan untuk dua bulan ke depan dengan total anggaran Rp10,72 triliun, dan akan dibayarkan sekaligus sebesar Rp600 ribu pada bulan ini.

Insentif kelima adalah perpanjangan diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) sebesar 50 persen bagi 2,7 juta pekerja di 6 subsektor industri padat karya selama 6 bulan, dengan anggaran sebesar Rp200 miliar.

Total nilai dari kelima insentif yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto mencapai Rp24,4 triliun.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa diskon listrik dibatalkan karena penganggaran yang lebih lambat, sehingga tidak dapat dijalankan pada Juni-Juli 2025.