keepgray.com – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI, Jazilul Fawaid, menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 lebih tertib dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, meskipun masih ada sejumlah aspek yang perlu dievaluasi, terutama pada fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
“Alhamdulillah, secara umum penyelenggaraan haji tahun ini lebih tertib. Namun masih ada beberapa kekurangan, terutama di Armuzna, di mana terjadi keterlambatan penjemputan dan sejumlah jemaah sempat tertinggal,” ujar Jazilul kepada wartawan, Selasa (10/6/2025).
Jazilul menyoroti persoalan koordinasi di lapangan yang dinilai kurang optimal akibat sistem baru penerapan syarikah dari tahun sebelumnya. Saat ini, terdapat delapan syarikah atau perusahaan penyedia layanan haji yang menangani akomodasi, transportasi, hingga konsumsi jemaah. Ia mengusulkan pengurangan jumlah syarikah untuk mempermudah koordinasi. “Kalau bisa jumlah syarikah dikurangi, tidak perlu sampai delapan. Cukup empat atau lima saja agar koordinasi lebih mudah, mulai dari pengaturan tenda hingga pengangkutan jemaah,” katanya.
Selain itu, Jazilul mengapresiasi langkah pemerintah Arab Saudi dalam mendigitalisasi layanan haji melalui sistem aplikasi Nusuk. Menurutnya, hal ini membawa kemajuan signifikan dalam pengelolaan ibadah haji. “Tahun ini Arab Saudi sudah menerapkan teknologi secara menyeluruh. Aplikasi Nusuk sangat membantu, walaupun masih ada kekurangan di sana-sini. Tapi secara keseluruhan, ini merupakan bagian dari transformasi sistem yang patut diapresiasi,” ujarnya.
Menanggapi batal terbitnya visa furoda bagi jemaah haji RI, Jazilul berharap koordinasi antara otoritas Saudi dan Pemerintah Indonesia dapat ditingkatkan untuk menangani hal terkait kuota.
“PKB ingin agar pelayanan jemaah haji Indonesia semakin optimal dan terjamin. Biaya haji juga harus bisa ditekan agar lebih efisien, namun tetap dengan kualitas yang baik,” pungkasnya.
