Gus Ipul: Pendamping Angkat 10 Keluarga Miskin/Tahun

keepgray.com – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan pentingnya peran pilar sosial dalam mendukung program-program prioritas Kementerian Sosial, khususnya Sekolah Rakyat. Arahan ini disampaikan Gus Ipul kepada 285 pilar sosial, yang terdiri dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna, Taruna Siaga Bencana (Tagana), Rehabilitasi Sosial (Rehsos), dan Penyandang Disabilitas (Pordam), dalam kunjungannya ke Pendopo Dipayudha Adigraha, Banjarnegara, pada Minggu (25/5/2025).

Gus Ipul menekankan bahwa para pendamping sosial merupakan ujung tombak dalam menjaring anak-anak dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk dapat bersekolah di Sekolah Rakyat. Program pendidikan ini secara spesifik ditujukan bagi anak-anak dari keluarga termiskin yang tercatat dalam desil 1 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Ia memastikan seluruh proses rekrutmen dilakukan secara transparan, tanpa adanya jalur titipan atau pungutan biaya.

“Tidak ada titipan. Tidak ada pungutan. Semua berdasarkan data. Pendamping punya amanah besar untuk menghadirkan keadilan lewat pendidikan,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis.

Lebih lanjut, Gus Ipul menggarisbawahi pentingnya validasi dan verifikasi data DTSEN oleh para pendamping sosial. Menurutnya, data yang akurat menjadi fondasi utama bagi seluruh kebijakan dan intervensi pemerintah. Kesalahan dalam data berpotensi menyebabkan warga miskin tercecer dari bantuan negara. “Kita tidak boleh membiarkan satu pun warga miskin tercecer dari intervensi negara hanya karena data yang tidak akurat,” tegasnya.

Selain itu, Gus Ipul menetapkan target bagi setiap pendamping untuk membantu setidaknya 10 keluarga keluar dari jerat kemiskinan setiap tahunnya. Target ini, jelasnya, merupakan komitmen untuk mengubah kehidupan masyarakat dan bukan sekadar memperpanjang ketergantungan.

Ia juga mengajak seluruh pilar sosial untuk bergerak dalam satu arah dan barisan. Menurutnya, tantangan sosial yang ada tidak dapat ditangani secara terpisah. Oleh karena itu, kolaborasi yang kuat antar unsur seperti pendamping PKH, TKSK, Karang Taruna, Tagana, PSM, dan elemen sosial lainnya sangat diperlukan agar dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. “Tantangan sosial terlalu besar jika ditangani sendiri-sendiri. Pilar sosial harus jadi satu barisan,” tambahnya.

Mengakhiri arahannya, Gus Ipul menyampaikan pesan menyentuh tentang makna pengabdian sejati. Baginya, kekuatan suatu bangsa tidak semata terletak pada jumlah bantuan yang diberikan pemerintah, melainkan pada semangat tulus masyarakat yang rela mengabdi. “Pengabdian tanpa sorot lampu adalah keteladanan sejati. Bukan banyaknya bantuan yang membuat bangsa ini kuat, tetapi banyaknya orang yang rela mengabdi untuk mengangkat sesamanya,” pungkasnya.

Dalam kunjungan tersebut, Gus Ipul juga meninjau langsung progres penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Banjarnegara. Pada tahap awal, sekolah ini akan menampung 100 siswa dan ditargetkan berkembang hingga 300 siswa setelah pembangunan gedung baru rampung. Untuk sementara, kegiatan belajar akan menggunakan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang tengah direnovasi oleh Kementerian PUPR. Sementara itu, untuk jangka panjang, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara telah menyiapkan lahan seluas 7 hektar di Kelurahan Wangon untuk pembangunan jenjang SMP.

Bupati Banjarnegara, Amalia Desiana, menyampaikan apresiasinya atas dukungan Kementerian Sosial. Ia menilai kehadiran Sekolah Rakyat sebagai langkah nyata pemerintah dalam memberikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. “Terima kasih kepada Kementerian Sosial yang selalu hadir untuk masyarakat Banjarnegara,” ucap Amalia.

Hingga saat ini, program Sekolah Rakyat telah menjangkau 63 titik di seluruh Indonesia, dengan total 6.105 calon siswa tersebar di berbagai provinsi mulai dari Sumatera hingga Papua. Dengan konsep pendidikan berasrama dan fasilitas yang memadai, Sekolah Rakyat menjadi bukti nyata komitmen negara dalam membuka akses pendidikan bagi mereka yang paling membutuhkan.