keepgray.com – Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta menilai pembinaan anak muda melalui karang taruna kurang efektif dan menyarankan Pemprov DKI untuk melakukan pembinaan di barak militer. Usulan ini disampaikan oleh Anggota Komisi B DPRD DKI Fraksi Gerindra, Ryan Kurnia Ar Rahman, dalam Rapat Paripurna Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2024 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (16/6/2025).
Ryan Kurnia Rahman menjelaskan bahwa kerja sama dengan barak militer untuk pembinaan anak muda perlu dipertimbangkan dan setelah pelatihan, perlu ada dukungan anggaran agar mereka dapat melakukan kegiatan positif. Menurutnya, anggaran untuk karang taruna saat ini terlalu kecil, sehingga banyak anak muda yang terlibat tawuran dan kegiatan negatif lainnya.
“Anggaran pembinaan kepemudaan, Karang Taruna, menurut Fraksi Partai Gerindra terlalu kecil, berdampak kepada pemuda DKI Jakarta lebih memilih sibuk tawuran hingga memakan korban jiwa dari pada berkegiatan positif karena kurangnya dukungan anggaran,” ungkap Ryan.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menolak meniru langkah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mengirim pelajar bermasalah ke barak militer. Pramono menyatakan bahwa Jakarta memiliki cara tersendiri untuk mengatasi kenakalan remaja.
Kebijakan mengirim siswa nakal ke barak militer sebelumnya telah diterapkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dengan tujuan memberikan pendidikan karakter. Meskipun menimbulkan pro dan kontra, Dedi Mulyadi tetap merealisasikan kebijakan tersebut. Dalam Surat Edaran (SE) Nomor: 43/PK.03.04/KESRA, terdapat klasifikasi kategori kenakalan siswa yang harus disekolahkan ke barak TNI, termasuk mereka yang terlibat tawuran, bermain game, merokok, hingga balapan liar.
