keepgray.com – Letjen Purn Djaka Budhi Utama resmi dilantik sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 23 Mei 2025. Penunjukan Djaka, yang berlatar belakang militer, disebut sebagai langkah strategis Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas penyelundupan yang masih marak dan membenahi dugaan pelanggaran di internal Bea Cukai.
Data intelijen keuangan yang diungkap Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan pada pertengahan November 2024 menunjukkan nilai transaksi penyelundupan di Indonesia mencapai Rp 216 triliun dalam empat tahun terakhir. Angka fantastis ini, menurut Budi Gunawan, menghambat perkembangan produk lokal. Modus penyelundupan yang terpetakan meliputi ketidaksesuaian dokumen, ekspor-impor ilegal, penyalahgunaan zona perdagangan bebas, hingga pencucian uang. Kondisi ini menuntut sosok pemimpin Bea Cukai yang efektif, tegas, dan mampu mengatasi jeratan birokrasi.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa Djaka Budhi Utama dinilai sebagai figur yang paling tepat untuk mereformasi Bea Cukai karena keberanian yang dimilikinya. Prasetyo menegaskan bahwa banyak pelanggaran terjadi melalui jalur Bea Cukai yang merupakan lini strategis bagi keluar-masuknya barang di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan sosok yang mampu berkoordinasi lintas wilayah, instansi, dan kementerian. Meskipun mengakui adanya riak di publik terkait latar belakang militer Djaka, Prasetyo menekankan bahwa TNI memiliki tingkat kepercayaan publik yang tinggi dan proses asesmen untuk posisi ini memakan waktu lama karena tidak semua figur sanggup menerima penugasan tersebut.
Penunjukan Djaka juga disebut-sebut sebagai bagian dari faktor kepercayaan Presiden Prabowo Subianto. Djaka dan Prabowo memiliki kedekatan karena pernah bertugas bersama di Komando Pasukan Khusus (Kopassus), di mana Djaka merupakan anak buah Prabowo sejak perwira pertama. Pengamat politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting, menyatakan kepada detikcom pada Selasa (27/5/2025) bahwa Presiden menempuh cara non-konvensional dengan menempatkan militer karena adanya “situasi abnormal” di lingkungan Bea Cukai yang dibekingi mafia. Ia menambahkan, Djaka dipensiunkan cepat sebelum dilantik agar tidak melanggar Undang-Undang TNI. Selamat menilai, Prabowo membutuhkan orang yang bisa dipercaya untuk membenahi hilangnya penerimaan negara dari pajak impor dan bea cukai akibat praktik mafia dan persaingan tidak sehat. Ia berharap Djaka dapat fokus memperkuat pengawasan internal dan eksternal serta bekerja sama intensif dengan penegak hukum lainnya untuk mencegah praktik korupsi dan mafia.
Dukungan terhadap penunjukan Djaka juga datang dari Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) Laksamana Muda TNI (Purn) Soleman B. Ponto. Kepada detikcom pada Senin (26/5/2025), Soleman menyatakan bahwa memberantas mafia penyelundupan bea cukai memerlukan “nyali besar” dan Djaka dinilai memiliki kapasitas tersebut. Soleman bahkan menceritakan pengalamannya pada tahun 2012 ketika diminta membantu Kepala Bea Cukai saat itu untuk memberantas penyelundupan di KM Kelud, karena Bea Cukai seringkali “kurang bernyali” menghadapi mafia yang diduga dibekingi aparat.
