keepgray.com – Kekisruhan dalam pergerakan jemaah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) pada Haji 2025 menjadi sorotan utama. Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Mochamad Irfan Yusuf, menemui Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI untuk membahas masalah ini.
Pertemuan yang berlangsung di Mina pada Sabtu (7/6/2025) malam itu, membahas evaluasi penyelenggaraan haji 2025 bersama Pimpinan Komisi VIII DPR RI. Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan silaturahmi sekaligus kesempatan untuk memantau kondisi lapangan dan berdiskusi mengenai strategi haji 2026, termasuk kuota dan kesiapan petugas.
Salah satu isu utama yang diangkat adalah keterlambatan penetapan kuota dan nama-nama jemaah, yang berdampak pada penanganan yang tidak terpadu oleh pihak penyelenggara (syarikah). Marwan menyoroti bahwa keterlambatan ini menyebabkan pasangan suami istri terpisah karena tergabung dalam syarikah yang berbeda. Komisi VIII mempertimbangkan pola baru agar penetapan jemaah lebih cepat dan penanganan kloter dilakukan secara menyeluruh oleh satu syarikah, demi efisiensi dan kenyamanan jemaah.
Dalam pertemuan tersebut, Marwan juga menyinggung platform digital baru dari otoritas Arab Saudi, Nusuk, yang menjadi sistem verifikasi jemaah. Penerapannya yang mendadak dan ketat menimbulkan kebingungan di lapangan. Ia menekankan pentingnya memperkuat komunikasi antara kedua negara, terutama dengan Kementerian Haji Arab Saudi.
Isu transportasi, khususnya keterlambatan bus akibat padatnya pos pemeriksaan menuju Armuzna, juga menjadi perhatian. Hal ini dinilai sebagai tantangan serius dalam memastikan kelancaran pergerakan jemaah pada puncak haji. Marwan juga menekankan perlunya peningkatan kualitas SDM petugas haji melalui pendidikan dan pelatihan intensif, termasuk simulasi situasi nyata di lapangan. Ia menyarankan agar petugas haji dibekali pelatihan minimal tiga bulan agar siap menangani berbagai situasi di lapangan.
