keepgray.com – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan bahwa 45% penerima bantuan sosial (bansos) tidak tepat sasaran. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Selasa (15/7/2025).
Gus Ipul menjelaskan bahwa program pemerintah ke depan akan didasarkan pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Menurut data Dewan Ekonomi Nasional (DEN), besaran subsidi dan bansos mencapai Rp 500 triliun, termasuk PKH, sembako, PIP, subsidi gas 3 kg, BBM, listrik, dan lainnya. Namun, ia menyoroti bahwa hampir separuh dari penyaluran PKH dan sembako tidak tepat sasaran.
Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN, yang mewajibkan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menjadikan DTSEN sebagai satu-satunya sumber data dalam melaksanakan program pembangunan.
Gus Ipul menjelaskan bahwa penggunaan DTSEN akan membawa konsekuensi, di antaranya pemutakhiran data setiap 3 bulan sekali. Bansos akan disalurkan menggunakan data terbaru mulai tahun 2025. Selain itu, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang tidak memenuhi syarat (inclusion error), masuk daftar negative list, menyalahgunakan bansos (misalnya untuk judi online), atau telah sejahtera akan dikeluarkan dari daftar penerima. Sebaliknya, mereka yang seharusnya berhak menerima (exclusion error) dan memenuhi kriteria program akan dimasukkan sebagai penerima.
Mensos mengakui potensi adanya protes terkait perubahan daftar penerima bansos. Untuk itu, pemerintah membuka saluran pengajuan usulan atau sanggahan melalui aplikasi cek bansos sebagai langkah mitigasi risiko.
