keepgray.com – Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto, menegaskan bahwa laut Indonesia bukan sekadar wilayah kedaulatan, melainkan juga memiliki peran krusial dalam ketahanan pangan dan kelangsungan hidup nasional.
Titiek menyampaikan pernyataan tersebut pada peluncuran Koalisi Parlemen untuk Perlindungan Laut atau International Coalition for Ocean Protection (ICOP) di Centre Univesitaire Mediterraneen (CUM) de Niza, Green Zone, Prancis, Minggu (8/6/2025). Forum ini dihadiri oleh 80 anggota parlemen dari 20 negara. “Kesehatan laut adalah isu kelangsungan hidup nasional, ketahanan pangan, dan kedaulatan kami. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dan berada di jantung segitiga terumbu karang-pusat keanekaragaman hayati laut dunia,” ujarnya, Rabu (11/6/2025).
Titiek menambahkan bahwa Komisi IV DPR RI telah membentuk Kaukus Laut lintas partai, yang kini berkembang menjadi Kaukus Konservasi untuk mengintegrasikan isu darat dan laut. “DPR RI berkomitmen menjadi anggota aktif dan konstruktif dalam koalisi ini. Kita tidak hanya bertugas sebagai pembuat undang-undang, tetapi juga sebagai penjaga laut bagi generasi kini dan mendatang,” tegasnya.
Salah satu pencapaian dalam pertemuan tingkat tinggi tersebut, menurut Titiek, adalah dukungan legislatif terhadap Tropical Forest and Coral Reef Conservation Act (TFCCA), yang memungkinkan pertukaran utang sebesar $35 juta untuk perlindungan terumbu karang. “Ini bukan sekadar pencapaian diplomatik, tapi juga hasil dukungan kebijakan dan anggaran legislatif. Ini bukan hanya tentang konservasi, tetapi juga mendukung perikanan dan mata pencaharian,” jelas Titiek.
Selain itu, Titiek menekankan komitmen DPR RI untuk meratifikasi biodiversity beyond national jurisdiction atau BBNJ (keanekaragaman hayati di luar yurisdiksi nasional) dengan memperkuat koordinasi antar-kementerian dan memperluas kawasan konservasi dekat laut lepas. DPR RI juga siap mengintegrasikan Coral Bond dalam strategi pembangunan nasional melalui Kaukus Konservasi yang baru diluncurkan.
“Kami ingin belajar dari negara lain mengenai partisipasi pemangku kepentingan dan blue finance. Indonesia berkomitmen melindungi 30% wilayah lautnya pada 2045, didukung oleh lembaga kuat, pembiayaan jangka panjang, dan partisipasi masyarakat,” pungkasnya.
