keepgray.com – Anggota Tim Pengawas Haji DPR RI, Satori, menyoroti layanan katering yang tidak maksimal bagi jemaah haji Indonesia pasca-Armuzna, di mana dua dari 15 dapur yang bekerja sama dengan penyelenggara gagal mengirimkan makanan sesuai target.
Satori mengungkapkan bahwa dari total 20.000 paket makanan yang seharusnya diproduksi, hanya 10.000 yang berhasil disiapkan. “Saya lihat BPKH Limited bekerja sama dengan 15 dapur untuk suplai makanan. Tapi sayangnya, dua dapur tidak bisa memenuhi target,” ujarnya di Makkah, Selasa (10/6/2025).
Kondisi ini berdampak pada ribuan jemaah yang tidak menerima jatah konsumsi. Satori menekankan bahwa masalah ini tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut hak jemaah. “Kalau separuh dari kebutuhan konsumsi tak tersedia, ya harus ada konsekuensinya. Ini menyangkut pelayanan dasar yang wajib dipenuhi,” tegasnya.
Politikus Partai NasDem tersebut mendesak penyelenggara untuk memberikan kompensasi yang adil, baik dalam bentuk pengembalian dana maupun opsi lain agar jemaah bisa membeli makanan dari luar. “Kalau makanan tidak diterima, ya harus ada ganti. Bisa *refund*, atau solusi lain agar jemaah tetap bisa makan,” ucapnya.
Satori juga menyarankan agar proses pengembalian dilakukan secara kolektif melalui kepala sektor, ketua kloter, ketua KBIHU, atau karom masing-masing untuk efisiensi.
Sebagai informasi, pada 14-15 Zulhijah atau 10-11 Juni 2025, BPKH Limited bekerja sama dengan 15 dapur di Makkah untuk menyediakan makanan siap saji bagi jemaah. Namun, dua dapur mengalami kendala produksi sehingga target distribusi 20.000 paket makanan per dapur tidak tercapai, dan hanya 10.000 yang berhasil dibagikan. Akibatnya, sekitar 20.000 jemaah tidak menerima konsumsi sesuai jadwal. Sebagai langkah darurat, penyelenggara memesan nasi bukhari dan makanan siap saji (RTE) sebagai pengganti.
